Komite II DPD RI Bentuk Tim Teknis Dukung Program KLHK, Hasan Basri : Jaga Hutan Indonesia, Perlu Penanganan Serius

JAKARTA – Komite II DPD RI membentuk tim teknis dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk pelibatan DPD RI dalam mendukung program prioritas nasional tahun 2021.

Hal ini disampaikan Ketua Komite II DPD RI, Yorrys Raweyai, saat memimpin Rapat Dengar Pendapat rangka pembahasan program KLHK Tahun 2021 dan 2022 secara virtual pada hari Rabu, (27/1/21).

Lebih lanjut Yorrys menyebutkan tim teknis dari Komite II yang dibentuk nantinya akan berkomunikasi sehingga program KLHK dapat tercapai di daerah dengan dukungan masyarakat.

“Selanjutnya akan ada PIC (Person In Charge) untuk tim teknis yaitu Tim C dari Komite II DPD RI untuk berkomunikasi langkah teknis terkait usulan program dan aspirasi dari daerah sebagai wujud mitra aktif konstituen,” terangnya.

Wakil Ketua Komite II DPD RI Abdullah Puteh menjelaskan ke depan akan ada pertemuan selanjutnya sebagai langkah konkret .“Nanti kami hubungi kembali untuk rapat kecil dengan tim kecil untuk pelaksanaanya. Anggota Komite II DPD RI yang berada di daerah bisa membantu program kementerian,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin menyoroti perlunya pendampingan dalam perhutanan sosial. “Masyarakat masih sangat membutuhkan sosialisasi dan pendampingan bagaimana caranya mengelola perhutanan sosial,” ujarnya.

Sedangkan Wakil Ketua Komite II DPD RI, Hasan Basri menambahkan hutan di Indonesia perlu penanganan serius. “Untuk 128 juta hektare lahan hutan Indonesia, perlu penanganan serius khususnya pada bulan Desember sampai dengan Maret karena curah hujan tinggi rawan banjir,”  jelasnya.

Senator asal Kalimantan Utara ini juga menanyakan bagaimana pengelolaan hutan di Kabupatan Malinau. “Masyarakat di sana sudah sangat menjaga, bagaimana dukungan untuk masyarakat yang sudah menjaga hutan,” tanyanya.

Hasan Basri juga menyatakan DPD RI siap mengawal untuk dana atas pengurangan emisi karbon. “Sudah ada dana utk pengelolaan kawasan hutan atas pengurangan karbondioksida, tinggal Pemda ajukan ke kementerian KLHK, dan DPD RI siap kawal,”  jelasnya.(Nn)