Menu

Mode Gelap
Capaian WTP Harus Berkorelasi dengan Pembangunan Daerah Gubernur Bantu Pembangunan Masjid Al Ikhlas Polairud Polda Kaltara Gubernur Santuni Pemilik Taman Pendidikan Alquran (TPA) Pantai Amal yang Terbakar Percepat Herd Immunity, Kodim Tarakan Gelar Serbuan Vaksin Untuk Pelajar Sinergikan Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemprov Gelar Rakor GWPP

Advetorial · 11 Okt 2021 15:38 WITA ·

Sinergikan Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemprov Gelar Rakor GWPP


Sekretaris Daerah Kaltara, Suriansyah Perbesar

Sekretaris Daerah Kaltara, Suriansyah

TANJUNG SELOR – Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) adalah perpanjangan tangan dari pusat sehingga tugas dan wewenangnya telah diatur dalam UU No. 23 tahun 2014.
Terkait hal ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Dekonsentrasi Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi Kaltara.

Kegiatan yang diselenggarakan di Hotel Luminor Tanjung Selor selama dua hari ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kaltara, Suriansyah, serta dihadiri oleh kepala bagian dan kepala perangkat daerah dari kabupaten/kota se-Kaltara.
Saat membuka acara dan memberikan arahan, Sekda Suriansyah menyampaikan, sesuai dengan pasal 7 UU No. 23 tahun 2014, Presiden sebagai pemegang tanggung jawab akhir pemerintahan secara keseluruhan melimpahkan sebagian kewenangan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

“Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada kabupaten/kota, agar melaksanakan otonomi nya dengan mengikuti norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan,” ungkapnya.

Suriansyah juga memaparkan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Gubernur Kaltara sebagai wakil pemerintah pusat Provinsi Kaltara pada tahun 2021. Terdapat delapan tugas berdasarkan asas dekonsentrasi, hal tersebut termasuk monitoring, evaluasi, supervise serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kaltara.

Dalam mendukung tugas tersebut, Suriansyah turut mengatakan, bahwa Gubernur dibantu oleh perangkat Gubernur yang terdiri dari sekretariat yang di pimpin oleh sekretaris daerah serta unit kerja yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

“Dibentuknya perangkat Gubernur adalah untuk mendukung pelaksanaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kaltara,” jelas Suriansyah.

Menutup arahannya, Sekda Suriansyah berharap kegiatan dekonsentrasi tugas dan wewenang GWPP ini dapat meningkatkan pemahaman perangkat daerah terhadap tugas dan wewenang gubernur serta meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Sebagai upaya tercapainya visi dan misi pembangunan nasional dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan negara,” pungkasnya. (gg/dkispkaltara)

Artikel ini telah dibaca 21 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Uji Kemampuan Fisik Prajurit,Kodim 0907/Trk Gelar Garjas Periodik II

28 Oktober 2021 - 06:15 WITA

Bentuk Kepedulian, Kodim 0907/Tarakan Berikan Bantuan Sembako Untuk Korban Kebakaran

27 Oktober 2021 - 20:46 WITA

Desa Bandan Bikis Sambut Baik Program Gebyar Pemda KTT

27 Oktober 2021 - 18:15 WITA

Ketua TP-PKK Rachmawati Zainal akan Promosikan Batik Kaltara ke Ajang Nasional

27 Oktober 2021 - 17:29 WITA

1.000 Unit Rumah ASN Pemprov Dibangun Tahun Depan

27 Oktober 2021 - 17:21 WITA

Pemkot Akan Tata Lokasi Eks Kebakaran di RT 3 Sebengkok

27 Oktober 2021 - 16:52 WITA

Trending di Daerah