TARAKAN – Penyaluran Dana Desa dari APBN di wilayah Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan triwulan III tahun 2021 atau akhir September 2021 telah tersalur sebesar Rp367,44 Milliar dari pagu alokasi Dana Desa di Kaltara sebesar Rp503,04 Milliar.
Hal tersebut diungkapkan pelaksana tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktoral Jenderal Pebendaharaan (DJPB) Provinsi Kaltara, Nazuar dalam press release capaian kinerja APBN 2021 di Kalimantan Utara secara virtual, Kamis (14/10/2021).
Nazuar mengungkapkan, dengan telah tersalurnya Dana Desa sebesar Rp367,44 Milliar atau 73,04 persen tersebut mengantarkan Provinsi Kalimantan Utara berada peringat 10 diantara 33 Provinsi penerima Dana Desa di Seluruh Indonesia.
“Sedangkan di regional Pulau Kalimantan, Kaltara berada pada peringat pertama diantara 5 Provinsi di Pulau Kalimantan,” ungkapnya.
Adapun total desa yang menerima Dana Desa di wilayah Kaltara yakni sebanyak 447 Desa yang tersebar di Kabupaten Bulungan, Nunukan, Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung. Selanjutnya dari Dana Desa yang disalurkan paling sedikit 8 persen dialokasikan untuk penanganan pandemi Covid-19 di Desa.
Kemudian terkait dengan capaian kinerja APBN triwulan III tahun 2021 di Kaltara. Dari sisi belanja negara, berdasarkan data APBN sampai dengan 30 September 2021, APBN di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebesar Rp10,78 Triliun.
“Sebesar Rp4,19 Triliun dialokasikan pada DIPA di 39 Kementerian/Lembaga yang terdiri dari 227 Satuan Kerja diseluruh Kalimantan Utara dengan porsi pagu terbesar pada Belanja Modal sebesar Rp1,95 Triliun. Sebesar Rp6,59 Triliun dialokasikan untuk Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk 1 Pemprov dan Pemkot serta 4 Pemkab dengan porsi pagu terbesar pada DAU sebesar Rp3,72 Triliun,” terang Nazuar.
Selanjutnya, sampai dengan 30 September 2021, dari anggaran Kementerian/Lembaga yang dialokasikan diKalimantan Utara telah terserap sebesar Rp2,52 Triliun atau 60,14% dari total pagunya dengan porsi realisasi terbesar pada Belanja Modal sebesar Rp1,04 Triliun.
Total realisasi ini masih jauhdi bawah target serapan triwulan III sebesar 70%. Namun, secara dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi peningkatan yang signifikan sebesar 47,78% tetapi dengan target serapan yang berbeda pada triwulan III/2020 yaitu sebesar 60%.
Secara kelembagaan, serapan anggaran didominasi oleh serapan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebesar 44,56% dari total nominal serapan. Sementara dari sisi anggaran per program, realisasi didominasi oleh serapan Program Infrastruktur Konektivitas sebesar 32,32%.
Selain Program Infrastruktur Konektivitas, program lain yang juga cukup mendominasi adalah serapan anggaran untuk Program Dukungan Manajemen, sebesar 31,73% dari total nominal serapan.
“Pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Kalimantan Utara dengan total pagu alokasi Rp6,6 triliun meliputi DAK Fisik, DAK Non Fisik, Dana Desa, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Insentif Daerah (DID). Adapun realisasi TKDD sampai dengan Triwulan III 2021 sebesar 4,8 triliun atau 72,73%,” sambungnya.
Terkait penyaluran DAK Fisik, pagu alokasi DAK Fisik sebesar Rp641,94 miliar dan proyeksi penyaluran DAK Fisik TA 2021 berdasarkan nilai kontrak kegiatan yang telah bersifat final mencapai Rp595,6 miliar atau 92,8% dari alokasi.
“Adapun penyaluran DAK Fisik melalui KPPN Tanjung Selor, KPPN Tarakan, dan KPPN Nunukan sampai dengan akhir September 2021 telah mencapai Rp187,1 miliar atau 29,1% dari alokasi,” terangnya lebih lanjut.
Terakhir penyaluran DAK Fisik didukung oleh penguatan sinergi antara Kanwil DJPb beserta KPPN dengan seluruh Pemerintah Daerah lingkup Kalimantan Utara melalui koordinasi dan komunikasi yang intensif.
Kanwil DJPB Kaltara bersama KPPN dan satker-satker terus berupaya melakukan pengendalian APBN di Kaltara tetap terjaga dan maksimal serta segera melakukan pemetaan terhadap potensi permasalahan untuk segera ditindaklanjuti. (wic/iik)
Discussion about this post