TANJUNG SELOR – Komisi VI DPR RI memberikan apresiasi kepada Pemerintah pusat atas program listrik desa melalui Penyertaan Modal Negara (PMN)Â yang dijalankan Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero).
Anggota Komisi VI DPR RI Dedy Yevri Hanteru Sitorus mengatakan, tahun 2023 ini DPR bersama pemerintah telah menyetujui PMN yang diusulkan PLN sebesar Rp 10 triliun.
“Anggaran ini naik dari tahun-tahun sebelumnya yakni Rp 5 triliun, Kita berharap PLN memanfaatkan dana PMN ini untuk menghadirkan listrik atau listrik desa di wilayah 3T dan kawasan perbatasan,” ungkapnya, Sabtu (4/3/23).
Baca juga : 3 Menit Yang Menentukan Antara Deddy Sitorus dan Jokowi
Kolaborasi PLN, pemerintah dan DPR melalui dana PMN, kata dia, membuat masyarakat di wilayah 3T seperti di Kalimantan Utara (Kaltara) bisa menikmati listrik.
“PMN untuk Kaltara tahun 2023 sekitar Rp340 miliar atau naik dari tahun sebelumnya (2022), dikisaran seratus miliar lebih,” ujarnya.
Untuk bisa mencapai rasio desa berlistrik 100 persen di Kaltara, masih dibutuhkan anggaran sebesar Rp 1,7 Triliun untuk menerangi 108 desa.
Baca juga : Bersama Bupati KTT, Deddy Sitorus Nyalakan Listrik di Tengku Dacing
“Kita akan perjuangkan agar tahun depan (2024) seluruh wilayah perbatasan RI-Malaysia dan pedalaman di Kaltara sudah teraliri listrik, apalagi Kaltara ini sebagai gerbang IKN (Ibukota Negara) baru,” tegasnya.
Dijelaskannya, pada 2019 lalu rasio listrik desa di Kaltara hanya 29,9 persen dan terus meningkat menjadi 71,2 persen (2023). Anggaran PMN untuk Kaltara (Rp340 miliar) terbesar kedua se Kalimantan setelah Kaltim (Rp350 miliar).
“Selain provinsi Kaltara, PLN juga akan memfokuskan pembangunan akses listrik di wilayah perbatasan seperti di Kalimantan Barat (Kalbar) dan Kalimantan Timur (Kaltim),” jelasnya.
Baca juga : Deddy Sitorus Sukses Golkan Internet Desa di Kaltara
Dedy Sitorus menambahkan, dari alokasi PMN Rp 10 triliun, PLN akan membangun pembangkit energi baru terbarukan (EBT) dengan sumber daya setempat berupa air (mikro dan mini hidro energy), tenaga surya (PLTS), hingga panas bumi di daerah terpencil dan perbatasan seperti di Krayan (Nunukan) dan Apau Kayan (Malinau).
“Ada wilayah yang sulit dijangkau menggunakan PLTD tapi memiliki potensi EBT seperti Krayan. Anggarannya mudah-mudahan bisa terealisasi tahun depan dari Rp1,7 triliun itu,” pungkasnya.(pai)
