TARAKAN – Persoalan lahan Bandara Juwata Tarakan mendapat tanggapan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Menyelesaikan persoalan tersebut, Kemenhub segera menurunkan tim investigasi dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Jenderal Perhubungan Udara ke Kota Tarakan.
Kabar tersebut, disampaikan Plt Kepala Badan Layanan Umum (BLU) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Juwata Tarakan Dodi Dharma Cahyadi pada saat rapat dengar pendapat (Rdp) dengan Komisi 1 DPRD Kota Tarakan beserta stakeholder lainnya, Selasa (7/3/23).
“Masalah penyelesaian lahan dan imbas dari laporan tersebut, saya sudah melaporkan kepada Dirjen dan itu sudah ditanggapin. Dari lapor itu semuanya tim sekarang akan diturunkan disini,” kata Dodi kepada awak media.
Baca juga : RDP Soal Lahan Bandara Juwata, DPRD Pertanyakan Kawasan yang Jadi Pemukiman Penduduk
Sebelum turun ke Kota Tarakan, tim akan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk dipelajari. Sehingga saat di Kota Tarakan, tim tidak lama untuk berkoordinasi dengan stakeholder terkait.
“Tim nya sudah dibentuk di Jakarta, sekarang lagi mendata semuanya apa yang diperlukan untuk dipelajari sebagai kesimpulan dari tim audit internal dari APIP tersebut. Kemudian tim akan turun di Tarakan berkoordinasi dengan stakeholder yang ada supaya investigasi nya lebih lengkap lagi tindaklanjut dari rakor (Rapat Koordinasi) di Swissbel,” jelasnya.
Diharapkan persoalan lahan Bandara Juwata Tarakan menjadi perhatian Kemenhub, karena sudah berlangsung sejak 30 tahun lalu.
Baca juga : Tak Kunjung Selesai, Komisi 1 DPRD Tarakan Berharap Persoalan Lahan Bandara Juwata Ada Solusi
“Pak Irjen (Inspektorat Jenderal) kemarin mendukung banget, saya ke beliau langsung, saya bersurat dulu melakukan laporan baru saya kesana. Mudah-mudahan lah gak kurang dari sebulan/dua bulan, tim audit itu baru datang koordinasi istilahnya dengan inventarisasi aset dan segala macamnya, nanti membuat SK dengan tim pokja mungkin Walikota,” ujarnya.
Soal keputusan dibayar atau tidak lahan yang disengketakan, Dodi menyampaikan tinggal menunggu hasil investigasi tim dan masyarakat mendapatkan kepastian.
“Mudah-mudahan nanti segala macam nya, cepat selesai. Terkait dengan mungkin nanti aset ini memang betul-betul harus dibayarkan segala macam, tinggal tunggu hasil inverstigasi biar masyarakat gak digantung-gantung lagi,” ungkapnya.
Baca juga : Pekerjaan TKA, Komisi 4 DPRD Kaltara Minta Perusahaan Jujur Melapor
Terkait adanya tim investigasi yang dibentuk Pemerintah Kota (Pemkot) dengan DPRD, Dodi menilai tidak masalah. Ia berharap tim tersebut bisa berkolaborasi dengan tim investigasi.
“Nanti kolaborasi saja gak apa-apa, nanti kita ketemukan untuk mencari solusinya. Nanti saya sampaikan kepada tim audit, tim investigasi, biar ketemu ujung masalahnya biar diurai jangan sampai ini kendala lagi, ada tim lagi ini gak selesai-selesai,” tutupnya.(Mt)
