TANA TIDUNG – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tana Tidung, Jamhari turut buka suara menengahi polemik Pusat Pemerintah (Puspem) yang diduga dimanfaatkan segelintir oknum untuk menghambat proyek tersebut.
Sebab belum lama ini lintas komisi II dan komisi III DPRD Tana Tidung melakukan lawatan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara, dengan mempertanyakan persoalan sosial di Puspem.
Jamhari menjelaskan kunjungan kerja DPRD ke Pemprov ini seharusnya melakukan koordinasi untuk membahas mekanisme pergantian tanam tumbuh di Puspem.
“Ini harus diluruskan, saya sampaikan ke lintas komisi III dan II kemarin untuk koordinasi ke Pemprov Kaltara bukan untuk masalah pembangunan pusat pemerintahan, tetapi prosedur pergantian tanam tumbuh dan aturan-aturan. Artinya tidak ada masalah, karena masalah ini kita serahkan kepada pemerintah,” ungkap Jamhari, Senin (3/4/2023).
Baca Juga : Pemda Tana Tidung Komitmen Selesaikan Dampak Sosial Pembangunan PuspemÂ
“Terkait pergantian tanam tumbuh ini juga masih dalam proses pendataan yang menguasai lahan tersebut. Biarkan saja prosesnya berjalan dulu untuk memvalidasi data-data di lahan Puspem itu,” kata Jamhari menambahkan.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga telah mendapat klarifikasi dari lintas komisi tersebut untuk meluruskan pernyataan yang telah dimuat di media. Ia juga khawatir jika persoalan Puspem yang diproyeksikan untuk kemaslahatan masyarakat Tana Tidung ini malah berujung menghambat akselerasi pembangunannya.
Sebagai pimpinan legislatif di Tana Tidung, ia juga mengingatkan bahwa tahapan Puspem ini sudah dilakukan sesuai delegasi.
“Saya secepatnya akan memanggil dinas terkait untuk duduk bersama membahas secara detail. Jangan sampai polemik yang menyebar di masyarakat mengandung nilai yang tidak baik,” jelasnya.(Tim Redaksi)
Discussion about this post