JAKARTA – Kabar gembira bagi warga Kota Tarakan yang belum mendapatkan pelayanan gas rumah tangga. Anggota DPR RI Dapil Kaltara, Deddy Yevri Sitorus berhasil meyakinkan Direktur PGN Arief Setiawan Handoko untuk menambah jaringan gas rumah tangga di Kota Tarakan.
‘’Dulu Dirut yang lama Tarakan dijanjikan jargas. Pegasol menjanjikan akan inves di proyek itu. Sekarang warga yang belum kebagian jargas menagih, kok mereka belum kebagian,’’ tanya Deddy dalam tayangan video yang diunggah di laman Facebooknya, Jumat (1/9/23).
Mendapat pertanyaan itu, Arief menyatakan pihaknya memang mendapat ditarget memasang sambungan gas rumah tangga dimana pun. Nah, untuk Tarakan yang sudah ada jaringan seharusnya lebih mudah lagi. Arief berkomitmen PGN akan memasang sambungan gas rumah tangga sebanyak-banyaknya.
‘’Jaringan gas rumah tangga itu akan mengurangi beban pemerintah mengurangi subsidi LPG 3 Kilogram. Tahun ini saja tidak kurang pemerintah harus menggelotorkan subsidi sebesar 117 triliun. Kalau gak dimulai sedikit semi sedikit, subsidinya tidak akan berkurang,’’ jelas Arief.
Arief melanjutkan, rencana ini harus mendapat dukungan dari masyarakat. Salah satunya dengan membayar iuran tepat waktu. Sebab PGN tidak membebani biaya pemasangan.
‘’Kita minta kerjasamanya kepada konsumen membayar tertib. Karena pembayaran itu akan digunakan lagi untuk membangun jaringan gas ditempat lain,’’ ujar Arief.
Kesempatan bertemu dengan Dirut PGN benar-benar dimanfaatkan Deddy Sitorus. Termasuk banyaknya keluhan warga yang tinggal di kawasan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Pertamina. Deddy Sitorus menyarankan, Dirut PGN melakukan konsolidasi terkait persoalan ini dengan Holding Pertamina. Mendapat pertanyaan itu Arief lantas menjawab.
Baca juga : Deddy Sitorus Ajak PLN Kaltara Tinjau PLTS Desa TepianÂ
Baca juga : Tenaga Kerja Asing Diduga Aniaya Tenaga Kerja Lokal di Tarakan
‘’Seharusnya tidak ada masalah. PGN kan juga bagian dari Pertamina. Kok ada warga yang berada di sekitar lingkungan Pertamina kok tidak ada jargas. Ini kan terkait dengan image perusahaan juga. Toh gas itu kan juga dijual ke masyarakat. Berarti ada keuntungan yang didapat perusahaan,’’ kata Arief.
Menariknya, Arief menyatakan seharusnya Kota seperti Tarakan seluruh sumber energi bisa menggunakan gas. Sebab Tarakan merupakan daerah penghasil migas. PGN tengah mengembangkan Biyound Timeline. ‘’Artinya kita pakai CNG, untuk membridge sebelum ada jaringan pipa.’’
Ditempat yang sama, Deddy Sitorus juga bertatap muka dengan Direktur Patra Niaga Riva Siahaan. Politisi PDI Perjuangan itu kembali menagih komitmen Patra Niaga untuk mengirim LPG ke Kecamatan Krayan menggunakan pesawat.
‘’Sudah satu setengah tahun tidak bisa berlanjut. Katanya kesulitan pesawat yang bersertifikat untuk menerbangkan LPG itu,’’ papar Deddy.
Selain itu Deddy Sitorus juga mempertanyakan pengawasan Pertamina terhadap dugaan SPBU nakal yang tidak membuka pelayanan secara maksimal. Serta pelayanan BBM satu harga.
Menjawab pertanyaan terkait distribusi LPG melalui udara, Riva menyatakan sedang mencari jalan keluar bagaimana cara mengangkut LPG tersebut ke perbatasan.
Baca juga : Berstatus Sekolah Penggerak, Berharap SDN 014 Tarakan Dibangun 3 Lantai
‘’PGN ini merupakan operator yang ditugaskan pemerintah mendistribusikan LPG ke seluruh pelosok negeri. Itu merupakan komitmen kami untuk mensuplai energi yang berkeadilan,’’ jelas Riva.
Untuk urusan SPBU nakal, Riva menyatakan hal itu menjadi prioritas Patra Niaga. Dia menyatakan baru saja menandatangani SK pembentukan Satgas BBM dan LPG bersubsidi.
‘’SK itu sebagai dasar hukum melakukan pelayanan dan pengawasan. Saya meminta kepada tim untuk bekerja keras. Tujuan utamanya jangan sampai subsidi pemerintah sudah besar tapi inflasi tetap meningkat.
Menariknya, Riva menyatakan Parta Niaga sudah menggunakan QR Code untuk pembelian BBM jenis Solar. BBM subsidi jenis ini memang rawan disalah gunakan. Pengawasan inilah yang dilakukan secara ketat. Bahkan jika terindikasi adanya penyelewengan, Patra Niaga tidak segan-segan melakukan tindakan.
‘’Di beberapa tempat kami sudah uji coba penggunaan QR Code untuk pembelian Pertalite. Termasuk juga pembatasan waktu operasi SPBU. Itu bukan membatasi pelayanan kapada masyarakat yang berhak. Tapi justru kami membatasi penyalahgunaan kepada masyarakat yang tidak berhak,’’ pungkas Riva.(Pai)
Discussion about this post