Rahmad Mas’ud Siapkan Langkah Penerapan Lima Hari Kerja ASN Tidak Ganggu Pelayanan Publik

BALIKPAPAN, – Sesuai arahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), kebijakan lima hari kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dikaji penerapannya di Balikpapan.

Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud mengungkapkan pihaknya masih mengkaji penerapannya agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Nantinya, akan disesuaikan lagi dengan kondisi di Balikpapan.

“Bagaimana situasi dan kondisi di Balikpapan, nanti akan kita lihat lagi bagaimana penerapan lima hari kerja ASN itu. Jangan sampai kebijakan ini malah berdampak pada layanan publik. Prinsipnya, yang penting pelayanan masyarakat tetap berjalan dengan baik tetapi kami menjalankan arahan Menpan RB,” katanya, Senin (3/3/2025).

Kepala daerah petahana ini berharap dengan langkah yang akan diterapkan nantinya, Pemerintah Kota Balikpapan masih dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran secara lebih efisien. Sekaligus memastikan seluruh program pembangunan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Nanti akan ada rasionalisasi anggaran kembali. Kami fokuskan (efisiensi anggaran) pada kegiatan yang bersifat seremonial serta pengadaan perlengkapan yang tidak mendesak,” tuturnya.

Selain itu, pihaknya juga akan mengoptimalkan anggaran dengan memangkas kegiatan yang tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Seperti acara seremonial dan pengadaan barang yang tidak bersifat mendesak

Menurunya, dengan langkah efisiensi yang tepat dapat menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih efektif dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Ia pun mengajak seluruh pihak, termasuk masyarakat dan stakeholder terkait, untuk mendukung kebijakan ini demi pembangunan kota yang lebih baik.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari APBD benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan kota. Tetapi dengan menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, makanya kami akan lakukan penyesuaian nantinya,” tegas wali kota.

Sementara itu, Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri juga mengungkapkan saat ini legislatif tengah menyusun siasat berdiskusi dengan Pemkot Balikpapan untuk program skala prioritas. Termasuk nantinya membahas solusi yang akan diterapkan untuk menindaklanjuti kebijakan dari pemerintah pusat.

“Nanti efisiensi anggaran akan berdampak besar, karena banyak yang harus di kalahkan. Tapi, kami akan menyusun diskusi dengan Pemkot Balikpapan untuk membahas program yang menjadi skala prioritas,” pungkasnya. (*)