Pendapatan Besar, Layanan Minim: PLN Nunukan Dikritik DPRD

NUNUKAN – Perusahaan Listrik Negara (PLN) Ranting Nunukan mencatat pendapatan hingga Rp1 miliar setiap bulan dari pelanggan.

Namun, pelayanan yang diberikan dinilai belum mampu mengatasi masalah pemadaman listrik yang terus berulang di wilayah tersebut.

Sekretaris Komisi I DPRD Nunukan, Muhammad Mansur, menilai pelayanan PLN tidak sebanding dengan pemasukan yang diperoleh. Ia menegaskan, pemadaman bergilir tanpa pemberitahuan telah merugikan masyarakat secara luas.

“Dengan pendapatan sebesar itu, seharusnya PLN memberikan layanan yang lebih baik. Faktanya, listrik masih sering padam tanpa solusi jelas,” ujarnya, Kamis (7/8/2025).

Menurut Mansur, pemadaman listrik pekan ini menyebabkan kerusakan peralatan rumah tangga warga, seperti kulkas, televisi, hingga mesin usaha rumahan.

Dampaknya juga dirasakan pelaku usaha kecil yang harus menghentikan produksi karena pasokan listrik terputus.

“Banyak UMKM yang mengadu. Produksi terhenti, kerugian mereka tidak sedikit,” tegasnya.

Mansur mempertanyakan transparansi penggunaan pendapatan PLN. Ia menilai, dana sebesar itu seharusnya cukup untuk perawatan jaringan, penyediaan cadangan daya, dan peningkatan kapasitas listrik.

“Kami ingin tahu ke mana aliran dana itu. Kenapa tidak digunakan untuk memperkuat daya atau memperbarui jaringan? Ini harus dibuka secara terang-terangan,” katanya.

DPRD Nunukan berencana memanggil kembali manajemen PLN Ranting Nunukan untuk meminta klarifikasi terbuka di hadapan wakil rakyat.

Dewan juga mendorong masyarakat untuk terus menyampaikan keluhan agar perbaikan layanan segera dilakukan.

“Kita tidak ingin masyarakat terus menjadi korban. PLN harus bertanggung jawab atas setiap kerugian,” pungkas Mansur. (*)