TARAKAN,Fokusborneo.com– Kepemimpinan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Nicky Saputra Novianto, menghadapi tekanan serius. Puluhan anggota aktif PWI di Kota Tarakan menyampaikan mosi tidak percaya terhadapnya.
Dalam pernyataan terbuka yang ditandatangani lintas media, para wartawan menilai kepemimpinan Nicky tidak demokratis, kolektif, dan transparan.
Mereka menyoroti gaya pengambilan keputusan strategis yang dinilai kurang melibatkan anggota, serta mekanisme forum-forum internal yang seharusnya menjadi wadah diskusi kerap diabaikan.
Selain itu, anggota mengaku suara mereka jarang diperhatikan, baik secara lisan maupun tertulis. Mosi tidak percaya ini berujung pada desakan agar Nicky mengundurkan diri, sekaligus meminta PWI Pusat turun tangan untuk mengevaluasi kondisi internal dan mendorong pelaksanaan musyawarah luar biasa.
Sekretaris PWI Kaltara, Aswar, menanggapi, mengatakan pernyataan sikap serupa tengah bergulir di beberapa kabupaten lain.
“Kami memahami ini sebagai ekspresi anggota. Aspirasi akan diproses sesuai mekanisme organisasi yang berlaku,” ujarnya, Kamis (22/8/2025).
Aswar mengingatkan bahwa PWI memiliki aturan yang tercantum dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT), sehingga setiap persoalan internal harus disikapi proporsional dan tetap menjunjung etika organisasi.
Para penggagas mosi menegaskan, langkah ini bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi sebagai tanggung jawab moral terhadap integritas dan masa depan organisasi. Mereka menegaskan mosi ini tidak terkait dengan dinamika di PWI Pusat.
Isu ini semakin menjadi sorotan jelang Kongres PWI yang digelar di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, pada 28–31 Agustus 2025, di mana PWI Kaltara memiliki hak suara dalam pemilihan calon ketua umum.
Aswar menjelaskan, pleno pengurus terkait kongres telah digelar pada 21 Agustus lalu. Forum ini membuka ruang diskusi, konsolidasi, dan pengambilan pandangan kolektif soal calon ketua umum.
Namun, menurut penggagas mosi, Nicky tetap pada pendiriannya dan beberapa kali mengklaim hak tertentu, yang dianggap bertentangan dengan prinsip kolektif kolegial organisasi.
“Organisasi tetap memegang teguh prinsip kolektif kolegial di setiap pengambilan keputusan. Namun dia tetap kekeh, mengabaikan suara teman-teman,” kata Aswar, menyoroti sikap Nicky.
Ia juga menegaskan bahwa PWI Kaltara belum memberikan dukungan resmi kepada calon tertentu.
“Jika ada pihak yang mengaku mengantongi dukungan PWI Kaltara, verifikasi sumbernya. Kami curiga hal itu dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu,” tegasnya. (*/saf)
