TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com – Upaya menjaga kualitas laporan keuangan daerah terus diperkuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui kegiatan Rekonsiliasi Keuangan dan Aset Triwulan I Tahun Anggaran 2026.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., membuka langsung kegiatan tersebut di Ruang Serbaguna Gedung Gadis lantai 1, Selasa (21/4).
Sekprov Denny menyampaikan bahwa rekonsiliasi triwulan I merupakan tahapan penting dalam memastikan keandalan data keuangan dan aset sejak awal tahun anggaran.
Menurutnya, kegiatan ini menjadi sarana penyelarasan data antara perangkat daerah dengan pengelola keuangan dan barang milik daerah.
“Kita menyelaraskan data keuangan dan aset agar tetap akurat dan dapat dipercaya,” ujar Denny.
Ia juga menekankan pentingnya tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Seluruh perangkat daerah diminta memastikan rekomendasi pemeriksaan telah ditindaklanjuti secara optimal.
Denny mengingatkan agar permasalahan yang berulang, khususnya dalam penatausahaan keuangan dan aset, segera diselesaikan. Ia menegaskan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat ditentukan oleh ketertiban dan akurasi pencatatan sejak awal tahun.
Selain itu, ia juga mengimbau perangkat daerah meningkatkan disiplin dalam pengelolaan keuangan dan aset, termasuk kelengkapan dokumen, ketepatan pencatatan, dan konsistensi pelaporan.
Denny menjelaskan bahwa rekonsiliasi ini merupakan bagian dari penguatan sistem pengendalian intern pemerintah serta upaya deteksi dini terhadap berbagai permasalahan.
Terkait pengelolaan aset, ia menekankan pentingnya penertiban berkelanjutan, mulai dari pencatatan, inventarisasi hingga legalitas aset.
“Rekonsiliasi rutin juga menjadi indikator penilaian oleh KPK, sehingga harus dilaksanakan secara konsisten dan berkualitas,” jelasnya.
Di akhir kegiatan, Denny berharap seluruh peserta dapat aktif dan responsif dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ditemukan, guna mewujudkan laporan keuangan dan aset yang transparan dan akuntabel.
“Melalui sinergi dan komitmen bersama, kita optimis dapat menghasilkan laporan keuangan dan laporan barang milik daerah yang berkualitas, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya. (dkisp)
Discussion about this post