TARAKAN – Puluhan massa yang mengatasnamakan Aksi Masyarakat Se-Kota Tarakan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Walikota Tarakan, Jalan Pulau Kalimantan, Kelurahan Kampung Satu Skip, pada Senin (25/5/2026) sekitar pukul 16.30 Wita.
Membawa jargon “Salam Cinta, Salam Juang. Karena Cinta Kita Berjuang”, massa aksi datang untuk menyampaikan aspirasi dan kepedulian mereka terhadap kondisi sosial, ekonomi, pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat di Kota Tarakan dan Kalimantan Utara (Kaltara).
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Agung Janumat Rifa, menyatakan bahwa ada tujuh poin tuntutan utama yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Kaltara, Pemerintah Kota Tarakan, DPRD Kota Tarakan, hingga aparat penegak hukum. Tuntutan tersebut mencakup isu kemanusiaan nasional hingga desakan pencopotan pejabat lokal.
“Kami menegaskan dari Utara Kalimantan bahwa Papua tidak sendirian. Kami mengutuk keras kolonialisme gaya baru (Green-Grabbing) di Papua, serta mendesak Pemerintah Pusat dan Komnas HAM mengusut tuntas penembakan sipil anak Nona Aliko Walia dan menghentikan pendekatan militeristik di sana,” ujar Agung di sela-sela aksi.
Selain isu Papua, massa juga memberikan peringatan keras kepada Pemprov Kaltara dan Pemkot Tarakan untuk mengevaluasi seluruh dampak Proyek Strategis Nasional (PSN) agar tidak menggusur hak-hak rakyat lokal.
Untuk lingkup pelayanan publik Kota Tarakan, Agung membeberkan adanya tuntutan tegas terkait integritas pejabat publik dan aparat keamanan.
Masa menuntut pencopotan Lurah Kamoung 6 Kota Tarakan, diduga bertindak arogan dan melanggar konstitusi kebebasan berkumpul serta berpendapat pada saat kegiatan nonton bareng beberapa waktu lalu.
Tidak hanya itu masa juga menuntut pencopotan Direktur PDAM Tarakan terkait adanya dugaan tindak pidana Perlindungan Data Pribadi. Massa juga mendesak Ketua DPRD Tarakan mengeluarkan rekomendasi resmi atas pencopotan kedua pejabat tersebut.
Selanjutnya masa menuntut Kapolres Tarakan untuk membenahi internalnya, menghentikan pengamanan tebang pilih, dan menjamin ruang dialektika bagi mahasiswa.
Pantauan di lapangan, jalannya aksi unjuk rasa ini mendapatkan pengawalan ketat. Puluhan personel dari Polres Tarakan dan TNI diturunkan ke lokasi guna mengamankan situasi dan memastikan arus lalu lintas di sekitar Jalan Pulau Kalimantan tetap berjalan kondusif.
Meski menyuarakan kritik keras, Agung Janumat Rifa memastikan bahwa gerakan yang mereka bangun berkomitmen pada aturan yang berlaku.
”Aksi ini kami lakukan secara damai, tertib, dan sesuai ketentuan hukum. Besar harapan kami seluruh tuntutan ini segera didengar dan ditindaklanjuti demi terciptanya Kota Tarakan yang lebih baik,” pungkasnya. hingga berita ini diturunkan, perwakilan massa masih berupaya melakukan audiensi dengan pihak terkait di lingkungan Pemkot.
Setelah ditemui Plt. Walikota Tarakan Ibnu Saud Is dan dilakukan penandatanganan komitmen bersama akhirnya masa membubarkan diri sekitar pukul 18.00 wita. (**)
Discussion about this post