TANA TIDUNG , Fokusborneo.com – Aktivitas kendaraan pengangkut kelapa sawit di Kabupaten Tana Tidung dievaluasi pemerintah daerah bersama sejumlah instansi terkait.
Pengawasan terhadap kelayakan kendaraan, kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, serta dampak aktivitas angkutan terhadap kondisi jalan menjadi sejumlah poin yang dibahas dalam rapat evaluasi, Selasa (7/7/2026).
Rapat evaluasi operasional dan pengawasan tata kelola angkutan kelapa sawit tersebut dipimpin Wakil Bupati Tana Tidung, Sabri, di ruang rapat wakil bupati.
Pertemuan itu melibatkan Sekretaris Daerah, Dinas Perhubungan, perangkat daerah terkait, aparat penegak hukum, instansi teknis, serta pihak yang berkaitan dengan sektor perkebunan.
Wakil Bupati Tana Tidung, Sabri, mengatakan aktivitas angkutan hasil perkebunan harus berjalan dengan tetap memperhatikan aturan keselamatan dan ketertiban.
Menurutnya, pengawasan menjadi bagian penting agar distribusi kelapa sawit tidak menimbulkan dampak terhadap masyarakat maupun infrastruktur.
“Angkutan kelapa sawit harus dikelola dengan baik. Aktivitas ini memang mendukung perekonomian daerah, tetapi keselamatan pengguna jalan, kepatuhan terhadap aturan, dan kondisi infrastruktur tetap harus dijaga,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, sejumlah persoalan dibahas, mulai dari kelayakan kendaraan operasional, kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, pengawasan kendaraan di lapangan, hingga dampak yang ditimbulkan dari aktivitas angkutan terhadap jalan yang digunakan bersama masyarakat.
Sabri menilai pengawasan tidak dapat berjalan optimal tanpa keterlibatan seluruh pihak. Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, instansi teknis, serta pelaku usaha perlu diperkuat.
“Setiap pihak memiliki peran masing-masing. Pemerintah melakukan pengawasan dan penataan, sementara pelaku usaha juga harus memastikan kendaraan yang digunakan memenuhi ketentuan,” katanya.
Ia menyebut evaluasi tersebut menjadi langkah untuk mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam operasional angkutan kelapa sawit.
Hasil pembahasan nantinya akan menjadi bahan bagi instansi terkait dalam memperbaiki sistem pengawasan di lapangan.
“Melalui evaluasi ini, kita bisa melihat apa saja yang perlu diperbaiki. Hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan, aturan kendaraan, maupun kondisi jalan harus menjadi perhatian bersama,” tuturnya.
Selain aspek kendaraan, kondisi infrastruktur jalan yang menjadi jalur distribusi hasil perkebunan juga turut dibahas. Pemerintah daerah berharap aktivitas angkutan sawit tetap mendukung pertumbuhan sektor perkebunan tanpa mengurangi kenyamanan masyarakat sebagai pengguna jalan.
Sabri menegaskan, tata kelola angkutan kelapa sawit membutuhkan komitmen bersama agar aktivitas ekonomi tetap berjalan dengan tertib dan berkelanjutan.
“Hasil evaluasi ini harus menjadi dasar untuk memperbaiki tata kelola angkutan kelapa sawit. Aktivitas perkebunan tetap berjalan, tetapi aturan, keselamatan, dan kepentingan masyarakat harus tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan,” pungkasnya. (*)
Discussion about this post