TIDENG PALE, Fokusborneo.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Tidung menegaskan komitmennya dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh anak dengan mengucurkan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Daerah. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada lagi anak yang putus sekolah akibat keterbatasan biaya.
Komitmen tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tana Tidung, Arman Jauhari, saat membuka Pelatihan Pengelolaan Dana BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2026 di Pendopo Djaparudin, Tideng Pale, Selasa (21/7).
“Tidak ada lagi alasan bagi anak-anak di Kabupaten Tana Tidung untuk tidak bersekolah karena kendala biaya,” tegas Arman.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah memahami tantangan pembiayaan dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Berdasarkan riset Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kebutuhan biaya operasional nonpersonalia PAUD mencapai minimal Rp1,7 juta per murid per tahun, bahkan idealnya hingga Rp2 juta. Sementara bantuan dari pemerintah pusat saat ini masih berada di angka Rp720 ribu per murid per tahun.
Untuk menutup selisih tersebut, Pemkab Tana Tidung mengambil langkah strategis dengan menyalurkan BOP Daerah melalui skema hibah. Program ini juga merupakan hasil dorongan dan advokasi dari Bunda PAUD Tana Tidung.
Melalui kebijakan ini, setiap murid mendapatkan tambahan bantuan sebesar Rp1,1 juta hingga Rp1,3 juta per tahun. Dengan kombinasi dana dari pusat dan daerah, kebutuhan pembiayaan pendidikan kini dinilai telah terpenuhi secara menyeluruh.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemkab Tana Tidung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan anggaran lebih dari Rp1,2 miliar pada tahun ini untuk mendukung 42 PAUD swasta di wilayah tersebut.
Arman menegaskan, besarnya anggaran yang dikucurkan harus diimbangi dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Karena itu, pihaknya menggelar pelatihan bagi kepala sekolah dan bendahara satuan pendidikan PAUD serta pendidikan kesetaraan.
“Ini penting agar pengelolaan keuangan sesuai aturan, tepat sasaran, dan terhindar dari potensi penyalahgunaan,” ujarnya.
Pelatihan tersebut menghadirkan narasumber dari Inspektorat Kabupaten Tana Tidung sebagai upaya penguatan pengawasan dan pencegahan sejak dini.
Dengan dukungan anggaran yang memadai serta tata kelola yang baik, Pemkab Tana Tidung optimistis dapat mendorong keberhasilan program wajib belajar satu tahun prasekolah sekaligus mencetak generasi yang cerdas dan berkualitas di masa depan.(**)
Discussion about this post