TARAKAN, Fokusborneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna XXVIII Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026 yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Tarakan, Selasa (21/7/26).
Rapat Paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Tarakan, Herman Hamid, didampingi Wakil Ketua Edi Patanan, serta dihadiri segenap Anggota DPRD Kota Tarakan.
Suasana rapat berlangsung khidmat dengan kehadiran Wali Kota Tarakan dr. H. Khairul, M.Kes., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, para Kepala Perangkat Daerah, hingga jajaran Camat dan Lurah se-Kota Tarakan.
Meski seluruh tujuh fraksi di DPRD yakni Fraksi Gerindra, Demokrat, PDIP, Golkar, PKS, PKB, dan Fraksi Harapan menyatakan menerima dan menyetujui pengesahan Perda ini, DPRD memberikan deretan rekomendasi serta catatan strategis yang wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan.
Wakil Ketua DPRD Kota Tarakan, Herman Hamid, menegaskan persetujuan ini bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan wujud evaluasi kritis demi perbaikan tata kelola keuangan daerah di masa mendatang.
“Persetujuan Raperda ini merupakan bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga akuntabilitas anggaran. Namun, catatan, saran, dan rekomendasi dari seluruh fraksi yang telah disampaikan harus menjadi perhatian serius Pemkot Tarakan untuk ditindaklanjuti secara nyata, baik pada penyusunan APBD Perubahan 2026 maupun APBD Tahun Anggaran 2027,” ujar Herman Hamid.
Fokus utama rekomendasi DPRD tertuju pada evaluasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang tercatat sebesar Rp 78,03 Miliar dari total realisasi belanja Rp 1,09 Triliun.
DPRD meminta Pemkot melakukan evaluasi secara objektif untuk membedakan SILPA yang timbul akibat efisiensi anggaran dengan SILPA akibat keterlambatan pengadaan barang dan jasa atau perencanaan program yang belum optimal.
Selain itu, DPRD menekankan agar alokasi APBD ke depan lebih tajam menyasar kebutuhan dasar masyarakat.
Begitu juga belanja daerah harus diprioritaskan pada peningkatan mutu pendidikan, kualitas pelayanan kesehatan, penyediaan air bersih, sanitasi, serta penanganan infrastruktur jalan dan pengendalian banjir secara berkelanjutan.
Di sektor pendapatan, meskipun Pendapatan Daerah berhasil terealisasi sebesar Rp 1,13 Triliun atau 95,71 persen dari target, DPRD mendorong Pemkot Tarakan untuk lebih kreatif dan optimal dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pemkot diminta memperluas digitalisasi layanan pajak dan retribusi serta memperbarui data potensi daerah guna menutup celah kebocoran anggaran,” tegasnya.
DPRD juga memberikan perhatian khusus pada sektor perikanan dan kelautan, terutama bagi para petani tambak di Kota Tarakan.
Pemkot diharapkan memberikan pendampingan dan pembinaan secara berkelanjutan mulai dari perbaikan saluran tambak, penyediaan benih, hingga perluasan akses pasar sebagai bagian dari penggerak utama ekonomi daerah.
Rekomendasi penting lainnya adalah percepatan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Meskipun mengapresiasi capaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LHP Keuangan TA 2025, DPRD mengingatkan Pemkot untuk terus memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) agar kualitas tata kelola keuangan daerah makin akuntabel.
Herman Hamid berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif dapat terus terjalin erat demi mewujudkan pembangunan daerah yang transparan, berkeadilan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan seluruh masyarakat Kota Tarakan.(*/mt)
Discussion about this post