Cegah Data Bansos Kurang Tepat, FKKRT Tarakan Dorong Kolaborasi BPS, Kelurahan, dan RT

TARAKAN – Forum Komunikasi Ketua RT (FKKRT) Kota Tarakan merespons maraknya keluhan terkait ketidaktepatan data desil kemiskinan dan penerima bantuan sosial (bansos) di wilayahnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, FKKRT mendorong adanya sinergi dan kolaborasi langsung antara Badan Pusat Statistik (BPS), pihak Kelurahan, serta pengurus RT setempat.

Ketua FKKRT Kota Tarakan, Rusli Jabba, mengungkapkan bahwa ketidaksesuaian data di lapangan kerap memicu keresahan. Banyak warga miskin yang betul-betul layak dibantu justru terlewat, sementara warga dengan kondisi ekonomi mampu malah terdaftar sebagai penerima.

Menurut Rusli, persoalan ini muncul akibat minimnya pendampingan dari Ketua RT saat petugas melakukan pendataan langsung ke rumah-rumah warga.

“Banyak Ketua RT mengeluh karena warganya yang semestinya dapat bantuan malah tidak dapat. Ini terjadi karena saat pendataan di lapangan, petugas pendatag tidak melibatkan atau didampingi oleh Ketua RT,” kata Rusli Jabba, Selasa (15/9/2026).

Rusli menegaskan bahwa kehadiran Ketua RT sangat krusial dalam menyaring validitas data warga. Sebagai pihak yang berinteraksi langsung setiap hari, Ketua RT memahami betul kondisi riil perekonomian masyarakat di lingkungannya. Kehadiran RT juga dapat mencegah warga memberikan data yang tidak jujur saat diwawancarai.

“Kalau didampingi RT, proses pencatatan oleh BPS bisa lebih akurat dan transparan. Ada warga yang malu mengakui kalau punya usaha, tapi ada juga yang sebaliknya. Di situlah peran RT untuk mengarahkan dan meluruskan,” jelasnya.

Meski demikian, Rusli menilai proses pendataan tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada Ketua RT guna mengantisipasi potensi kekeluargaan atau konflik kepentingan. Oleh karena itu, skema pendampingan bersama antara BPS, Kelurahan, dan RT menjadi solusi paling ideal.

Isu pendataan ini tengah menjadi sorotan hangat di kalangan 447 Ketua RT yang tersebar di Kota Tarakan. Menanggapi polemik saling lempar kesalahan atas ketidaktepatan data desil tersebut, Rusli meminta seluruh instansi terkait untuk duduk bersama melakukan perbaikan data.

“Jangan saling menyalahkan atau langsung mematok data lama yang sudah terlanjur keliru. Kita minta ada perbaikan pendataan kembali. BPS, Kelurahan, dan RT harus duduk bersama agar warga yang benar-benar membutuhkan bisa mendapatkan haknya,” tegas Rusli. (**)