TARAKAN – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Utara kembali menyelenggarakan Webinar Series 4.0 Jilid V bertajuk “Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk Meningkatkan Ketahanan Panganâ€.
Kegiatan diawali sambutan oleh Kepala KPwBI Provinsi Kaltara Yufrizal dan dilanjutkan keynote speech sekaligus membuka oleh Pjs. Gubernur Kaltara, Dr. H. Teguh Setyabudi, M.Pd. “Sungguh saya sebagai Pjs. Gubernur Kalimantan Utara mengapresiasi dan menyampaikan penghargaan atas serial Webinar ini,” ujar Pjs. Gubernur Kaltara.
Lebih lanjut, Pjs. Gubernur Kaltara menyampaikan, bahwa Kaltara termasuk daerah yang memiliki ketergantungan terhadap wilayah lain untuk beberapa komoditas. “Kami harapkan melalui Webinar Series 4.0 Jilid ke V dengan tema KAD ini dapat memberikan hasil yang positif, implementatif dan dapat menjadi program Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Pemprov. Kaltara ke dalam RAPBD tahun 2021,” tegas Pjs. Gubernur Kaltara.
Kegiatan Webinar Series 4.0 merupakan sarana dialog yang difasilitasi oleh KPwBI Kaltara untuk membahas isu-isu strategis terkini secara komprehensif dengan melibatkan pakar dibidangnya, antara lain isu perekonomian, pengendalian inflasi, digitalisasi, pengembangan UMKM, dan lain sebagainya. Sebelum Jilid V, sepanjang tahun 2020, telah diselenggarakan Webinar Series 4.0 Jilid I hingga Jilid IV pada 16, 23, 25 Juni, dan 14 Juli 2020, bertajuk Momentum Recovery Perekonomian Kalimantan Utara, QRIS Sebagai Kanal Pembayaran di Tengah Pandemi Covid-19 dan Era New Normal, Digitalisasi UMKM : Tetap Cuan di Tengah Ujian, dan Akselerasi Ekonomi dan Pengelolaan Keuangan di Tengah Pandemi.
Pada awal sambutannya, Yufrizal memaparkan bahwa pandemi Covid-19 memberikan ketidakpastian dalam kehidupan sehari-hari, pemburukan kinerja pada banyak lapangan usaha, dan menurunnya konsumsi rumah tangga.
“Covid-19 juga sangat mempengaruhi inflasi dari suatu daerah karena adanya pelemahan baik dari sisi demand dan supply. Di masa pandemi, pangan atau bahan makanan seperti bawang putih, telur ayam, dan beras merupakan komoditas yang sering mengalami inflasi, yang disebabkan karena supply yang tersedia lebih sedikit jika dibandingkan dengan demand yang dari masyarakat,” ujar Yufrizal.
Yufrizal menegaskan, Kerja Sama Antar Daerah (KAD) yang baik adalah mandatory dalam menyikapi fenomena ini. “Melalui KAD diharapkan ketahanan pangan daerah dapat meningkat dan mendorong tingkat konsumsi rumah tangga dengan tetap menjaga tingkat inflasi rendah dan stabil,” Yufrizal.
Acara ini dihadiri oleh 3 (tiga) orang Narasumber yaitu Kepala Bidang Distribusi Pangan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI – DR. Inti Pertiwi Nashwari, SP. M.Si., Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB – Prof. Dr. Muhammad Firdaus, SP., M.Si., serta Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya – Arief Prasetyo Adi.
Kepala Bidang Harga Pangan Kementerian Pertanian RI – DR. Inti Pertiwi Nashwari, SP. M.Si. menyampaikan, secara umum harga komoditas di Kaltara lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga komoditas untuk wilayah di luar Jawa maupun Nasional bahkan Harga Eceran Tertinggi (HET). “Hal ini disebabkan tingginya biaya distribusi ke wilayah Kaltara akibat banyaknya pasokan pangan yang diimpor dari daerah lain,” bebernya.
Selanjutnya Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Management IPB – Prof. Dr. Muhammad Firdaus, SP., M.Si., menyampaikan, pandemi Covid-19 adalah kondisi extraordinary. Sehubungan itu, KAD diperlukan untuk menjaga penyerapan domestik dan pencarian pada produk dan pasar baru.
“Persoalan distribusi menjadi kendala utama disparitas harga mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, untuk itu diperlukan sinergi antar sektor dan antar wilayah,” ujar Prof. Muhammad Firdaus, Ph.D.
Menurut Prof. Firdaus, menurunkan kesenjangan harga di produsen (farm gate price) dan konsumen (retail price), mengurangi food losses disepanjang rantai nilai, mengurangi disparitas harga antar wilayah, menjadi sasaran intervensi kebijakan dalam tata niaga antar daerah.
“Selain itu, pengembangan sistem informasi pasokan pangan dan SDM vokasi pertanian/industri dan perdagangan menjadi langkah yang sangat dapat dilakukan,” tegas Prof. Firdaus.
Melanjutkan materi sebelumnya, Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya – Arief Prasetyo Adi, juga menyampaikan, dalam Webinar tersebut bahwa Food Station telah melakukan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam hal perdagangan komoditas beras diantaranya dengan Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat.
“Salah satu pelajaran berharga dari kerja sama tersebut yaitu cukup signifikannya peran BUMD dalam memangkas jalur distribusi untuk penyediaan pangan di daerah dan memastikan tercapainya ketahanan pangan di daerah,” sambungnya.
Webinar ini mendapat antusiasme yang tinggi dari para peserta yang mencapai angka 248 peserta yang terdiri dari Forkopimda Provinsi Kalimantan Utara dan juga Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara, stakeholder KPwBI Provinsi Kalimantan Utara, TPID dan BUMD seluruh Kaltara, akademisi, pengusaha, asosiasi, dan mahasiswa hingga masyarakat umum.
Tingginya animo masyarakat ini juga tercermin dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para peserta. “Kami harap melalui kegiatan ini dapat disosialisasikan dan dikenalkan peran pemerintah terutama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memperpendek rantai pasokan sehingga tercipta harga yang lebih terjangkau dan model bisnis kerja sama antar daerah yang dilakukan secara B to B antar BUMD Panganâ€, tutur Yufrizal. (*/mt)
Discussion about this post