BALIKPAPAN, Fokusborneo.com – Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Timur P2DD Tahun 2026 yang digelar pada Kamis (12/2/2026) di Balikpapan.
Rakorwil ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dalam implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di wilayah timur Indonesia, meliputi Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari penguatan agenda nasional P2DD pada awal tahun 2026.
Rakorwil dilaksanakan secara hybrid dan diikuti pimpinan daerah serta perangkat terkait. Secara daring hadir Penjabat Sekretaris Kota Balikpapan Agus Budi Prasetyo, Sekretaris Daerah Kabupaten Paser Katsul Wijaya, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tohar.
Sementara itu, peserta yang hadir langsung antara lain Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat Kota Balikpapan Andi Muhammad Yusri Ramli, Kepala BPPDRD Kota Balikpapan Idham, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser Ali Nour Muhamad.
Kegiatan dibuka Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji yang menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperluas digitalisasi transaksi strategis, terutama pada pajak dan retribusi daerah (PDRD), belanja daerah, serta layanan publik. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi pengelolaan keuangan, sekaligus memperbaiki kualitas layanan kepada masyarakat.
Rakorwil turut dirangkaikan dengan kegiatan Kapasitas dan Literasi Sinergi (KATALIS) P2DD yang bertujuan memperkuat kapasitas sumber daya manusia daerah serta kolaborasi antarinstansi dalam percepatan ETPD.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Ariadi, menjelaskan bahwa dalam implementasinya, perluasan kanal pembayaran digital terus didorong sebagai enabler utama digitalisasi transaksi daerah yang inklusif. Sepanjang 2025, perluasan kanal digital layanan PDRD di wilayah Kalimantan telah mencapai 95 persen dan mendorong peningkatan realisasi PDRD sebesar 17,66 persen.
Rakorwil ini juga menegaskan tiga prioritas TP2DD tahun 2026, yakni penguatan monitoring dan evaluasi melalui koordinasi rutin seperti High Level Meeting, pembaruan roadmap dan rencana aksi serta percepatan belanja daerah melalui Kartu Kredit Indonesia segmen pemerintah daerah, serta penguatan sinergi kebijakan fiskal melalui optimalisasi kanal pembayaran digital, integrasi data PDRD, dan penguatan peran Bank Pembangunan Daerah dalam penyediaan infrastruktur layanan publik.
Melalui Rakorwil P2DD Timur 2026, TP2DD Balikpapan, Paser, dan PPU diharapkan dapat mereplikasi praktik terbaik dalam perluasan ETPD dengan langkah strategis yang terukur, kolaboratif, dan berkelanjutan guna mendukung penguatan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.(**)
Discussion about this post