TARAKAN – Berdasar aturan, pelantikan Anggota DPRD Kota Tarakan terpilih hasil pemilu 2024 dijadwalkan pada tanggal 12 Agustus 2024 mendatang. Saat ini, Sekretariat DPRD Kota Tarakan masih menunggu berkas hasil penetapan perolehan kursi dan caleg terpilih dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan berbagai persiapan.
Hal itu, disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Tarakan Muhammad Yunus, Sabtu (17/5/24). Ia menjelaskan jika berkaca dari akhir masa jabatan Anggota DPRD Kota periode 2019-2024, berakhir pada tanggal 12 Agustus 2024.
“Anggota DPRD Kota Tarakan periode ini kan habis masa jabatannya 12 Agustus 2024, harusnya di hari itu juga pelantikan Anggota DPRD Kota Tarakan terpilih. Tapi kepastiannya kita masih menunggu hasil penetapan dari KPU,” katanya.
Baca juga : DPRD Tarakan Sarankan Pemerintah Program Penanganan Banjir di Karang Anyar
Yunus menjelaskan sesuai aturan, urutan pengajuan pelantikan, dimulai dari KPU dengan menyerahkan berkas penetapan calon Anggota DPRD Kota Tarakan terpilih tahun ke Sekretariat DPRD dan Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan.
Selanjutnya, Sekretariat DPRD melalui Pemkot Tarakan mengajukan berkas kelengkapan 30 Anggota DPRD Kota Tarakan terpilih ke Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) untuk menentukan jadwal pelantikan.
“Yang menentukan jadwal itu ranahnya Gubernur nantinya. Namun jika berkaca dari akhir masa jabatan, harapan kita sih Anggota DPRD Tarakan terpilih bisa dilantik 12 Agustus 2024 sesuai aturanya,” ujarnya.
Baca juga : Dua Perempuan Disodorkan Jadi Pasangan Ibnu Saud di Pilkada Tarakan, Ini Partainya
Sementara itu, sampai sekarang ini, KPU masih menunggu hasil putusan MK untuk melakukan rapat pleno perolehan kursi dan penetapan caleg terpilih hasil pemilu 2024 di Kota Tarakan.
Gugatan yang diajukan ini, terkait Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Nomor 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Tarakan di Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kaltara.
Dalam gugatan yang masih proses persidangan, PPP meminta MK menghapus perolehan suara caleg EH dan suara hasil perolehan tersebut tidak diakumulasikan ke suara Partai Golkar.(**)
