TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com – Menyikapi meningkatnya laporan tindak kriminalitas yang disertai kekerasan serta berbagai ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Utara menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah pihak terkait, Senin (13/4/26).
Rapat yang berlangsung di ruang rapat pimpinan DPRD Kaltara ini dihadiri perwakilan Polda Kaltara melalui Ditreskrimsus, Polresta Bulungan, Polsek Sekatak, Kodim 0903/Bulungan, Koramil Sekatak 0903-14, serta Satpol PP Provinsi Kaltara.
Ketua Komisi I DPRD Kaltara, Alimuddin, mengatakan pertemuan ini menjadi wadah koordinasi bersama untuk menjaga situasi tetap kondusif, terutama di wilayah Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung (KTT). Ia menegaskan, stabilitas keamanan menjadi salah satu kunci dalam mendukung pembangunan daerah.
“Situasi ini tidak boleh dibiarkan berlarut. Diperlukan langkah nyata dan kerja sama lintas sektor agar masyarakat merasa aman,” ujar Alimuddin.
Dalam pembahasan, terdapat tiga isu utama yang menjadi perhatian, yakni maraknya dugaan aksi begal, praktik sabung ayam, serta peredaran narkoba. Khusus untuk isu begal, jalur Sekatak–Bengara dan Sekatak–Betayau disebut kerap menjadi sorotan karena memicu kekhawatiran warga.
Perwakilan Polda Kaltara, Kombes Pol Yudistira Windiawan, menyampaikan bahwa hingga periode Januari–April 2026, belum ada laporan resmi terkait kasus begal di wilayah Kaltara. Ia menyoroti peran media sosial yang kerap memunculkan informasi tanpa disertai laporan ke aparat.
“Tanpa laporan resmi, tentu penanganan akan sulit dilakukan. Kami mengimbau masyarakat segera melapor jika mengetahui atau mengalami kejadian,” jelasnya.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Bulungan, Rio Adi Pratama, mengakui adanya peningkatan tren laporan kejahatan dalam beberapa bulan terakhir. Sepanjang 2026, tercatat empat laporan, dengan satu kasus telah diselesaikan.
Ia menambahkan, sejumlah informasi yang beredar di media sosial, seperti dugaan pembuntutan dan penghadangan, setelah ditelusuri belum memenuhi unsur tindak pidana atau tidak dilaporkan secara resmi. Meski demikian, pihaknya telah meningkatkan patroli di sejumlah titik rawan.
“Kami pastikan setiap laporan yang masuk akan ditangani secara serius,” katanya.
Dukungan juga disampaikan unsur TNI dan Satpol PP. Perwakilan Kodim 0903/Bulungan, Koramil Sekatak, serta Satpol PP Kaltara menyatakan kesiapan membantu kepolisian dalam menjaga keamanan sesuai kewenangan masing-masing.
Menutup rapat, Alimuddin menegaskan pentingnya menghadirkan rasa aman di tengah masyarakat serta menghindari kesan pembiaran. Ia juga menekankan perlunya membangun kepercayaan publik terhadap aparat, termasuk menjamin perlindungan bagi pelapor.
Dari hasil RDP tersebut, DPRD Kaltara merumuskan sejumlah rekomendasi, di antaranya pembentukan pos pengamanan di titik rawan, pengaktifan kembali poskamling, peningkatan patroli, serta sosialisasi kepada masyarakat agar lebih aktif melaporkan tindak kriminal.
Rapat ditutup dengan komitmen bersama seluruh pihak untuk memperkuat koordinasi dan mengambil langkah cepat guna menekan angka kriminalitas, demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif di Kalimantan Utara.(**)
Discussion about this post