NUNUKAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), mengharapkan kepada para guru dapat menyuarakan informasi mengenai capaian program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan Pemprov Kaltara kepada masyarakat secara objektif.
Ini disampaikan Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie di hadapan ratusan guru SMA/SMK negeri dan swasta se-Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan di ruang pertemuan SMA Negeri 1 Nunukan, Sabtu (7/3) siang. Tuntutan itu, berbanding lurus dengan apresiasi yang diberikan Pemprov Kaltara di masa kepemimpinan Gubernur Irianto terhadap guru.
“Terhadap guru, Pemprov Kaltara memberikan apresiasi yang cukup tinggi. Salah satunya, dengan dikeluarkannya insentif guru. Untuk mengeluarkan insentif tersebut, sejumlah program kegiatan harus diabaikan sementara ini. Seperti pembangunan Rumjab Gubernur/Wagub juga Sekprov. Termasuk pembangunan gedung kantor Gubernur Kaltara,” kata Gubernur.
Dari 2015, program insentif guru ini direalisasikan Pemprov Kaltara. Dimana, hampir Rp 500 miliar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara dikucurkan. “Hal ini penting dijelaskan, agar para guru dapat memberikan pendapat objektif atas program yang sudah dilakukan Pemprov Kaltara sejauh ini,” jelas Irianto.
Terlepas dari itu, tingginya apresiasi Pemprov Kaltara terhadap profesi guru, juga dikarenakan besarnya pengaruh guru terhadap kualitas pembangunan di suatu daerah. Utamanya, dari bidang pendidikan yang berelevansi dengan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Hal ini berelevansi pula dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, tingkat kemiskinan, juga peluang investasi. Dengan dukungan guru serta kerja keras seluruh pihak, sejumlah capaian diperoleh Kaltara. Tak hanya di lingkup regional Kalimantan, tapi juga nasional,” ulas Irianto.
Seperti yang dipaparkan Mendagri belum lama ini, soal IPM. Diungkapkan Gubernur, IPM Kaltara 2019 mencapai 71,15 sekaligus menempatkan Kaltara tertinggi kedua di regional Kalimantan setelah Kaltim. Ini digambarkan dengan tingkat kerukunan yang baik diantara masyarakat yang berbeda kultur, agama dan jenjang pendidikan. Ini juga menggambarkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Kaltara sudah lebih baik dari daerah lain di Kalimantan.
“Jadi, kemajuan Kaltara sudah melampaui daerah lain di Kalimantan yang sudah berdiri sejak lama. Bahkan, APBD Kaltara tergolong terendah di Indonesia. Dari 9 provinsi dengan kapasitas fiskal (APBD) terendah di Indonesia, Kaltara berada pada posisi 7,” beber Irianto.
Namun patut disyukuri dengan anggaran yang ada tersebut, Kaltara mampu dibangun seperti saat ini. Hal lainnya, adalah kemampuan seorang pemimpin dalam memimpin daerahnya harus disertai dengan pengalaman dan daya juang serta kerja keras.(humas)
