TARAKAN, Fokusborneo.com – Kondisi sarana dan prasarana di SMK Negeri 4 Kota Tarakan memicu keprihatinan mendalam dari jajaran Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
Dalam Inspeksi Mendadak (Sidak) yang digelar Senin (2/3/26), rombongan legislator menemukan fakta ratusan siswa terpaksa belajar di ruang kelas yang dinilai lebih mirip gudang darurat daripada fasilitas pendidikan.
Sidak ini dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, didampingi anggota komisi lainnya yakni Dino Andrian, Supa’ad Hadianto, Muhammad Hatta, Ruman Tumbo, Listiani, dan Siti Laela, serta dihadiri Kepala Cabang Disdikbud Kaltara wilayah Tarakan, Mustari.
Salah satu poin krusial yang terungkap dalam sidak tersebut adalah persoalan sempitnya lahan sekolah yang berlokasi di area padat.
Syamsuddin membeberkan pada tahun 2024, pihak sekolah sempat berada dalam posisi sulit hingga harus menolak bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK).
”Waktu tahun 2024 itu memang mereka (sekolah) mendapat DAK, tapi di tolak karena perencanaannya hanya untuk pembangunan satu lantai. Sementara kita tahu sendiri lahan di SMK 4 ini sangat terbatas,” jelas Syamsuddin.
Pihak sekolah berpendapat membangun satu lantai hanya akan menghabiskan sisa lahan yang ada tanpa menyelesaikan masalah daya tampung jangka panjang. Harapannya, pembangunan dilakukan secara vertikal minimal 3 lantai agar efisien terhadap lahan yang sempit.
Namun, demi keberlangsungan fasilitas, pada tahun 2025 pihak sekolah akhirnya memutuskan untuk menerima kucuran DAK tersebut.
Kondisi fisik bangunan saat ini dirasakan langsung dampaknya para siswa. Muhammad Adil dan Muhammad Rizky, siswa kelas 10, secara terbuka mengeluhkan suasana kelas yang tidak kondusif saat siang hari.
”Ruang kelasnya sangat pengap dan panas sekali kalau sudah siang. Kami sangat berharap bisa dibangun gedung 3 lantai seperti sekolah lain yang layak, supaya kami bisa belajar dengan nyaman dan dingin,” keluh Rizky.
Setelah melihat langsung kondisi sekitar 10 ruang kelas yang tidak memiliki plafon dan dinding yang belum standar, Syamsuddin Arfah memberikan kritik pedas terhadap lambannya penanganan infrastruktur di sekolah yang justru memiliki peminat tinggi ini.
”Jujur saja, ini tidak layak. Plafon tidak ada, dinding dan lantai seadanya. Porsinya kayak darurat saja, ini malah mirip gudang kalau kita mau jujur. Padahal SMK 4 ini peminatnya banyak karena punya spesifikasi IT yang bagus,” tegasnya.
Melihat urgensi kebutuhan gedung bertingkat di atas lahan yang terbatas, Komisi IV DPRD Kaltara mendorong pemerintah untuk segera mendudukkan persoalan ini bersama antara eksekutif dan legislatif.
Syamsuddin mengusulkan agar pembangunan SMK 4 menggunakan skema anggaran tahun jamak (multiyears).
”Harus ada komitmen. Saya usulkan di multiyears kan saja supaya setiap tahun dianggarkan dengan angka yang jelas sampai tuntas 3 lantai itu. Kalau cuma sepotong-sepotong, masalah lahan ini tidak akan selesai,” tambahnya.
Sebagai langkah darurat dalam waktu dekat, ia mendesak Disdikbud Kaltara untuk setidaknya melakukan pemasangan plafon yang layak di ruang-ruang kelas yang ada guna meredam suhu panas saat proses belajar mengajar berlangsung.(*/mt)
Discussion about this post