JAKARTA, Fokusborneo.com – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan audiensi dengan Komite III DPD RI di Jakarta, Rabu (8/4/26).
Pertemuan ini bertujuan untuk menyampaikan berbagai aspirasi krusial terkait pendidikan dan kesehatan di wilayah perbatasan.
Rombongan dipimpin Sekretaris Komisi IV, Ruman Tumbo, SH., didampingi anggota lainnya yakni Muhammad Hatta, Rahman, S.K.M., dan Listiani.
Mereka diterima langsung Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, dan Anggota DPD RI, Larasati Moriska.
Dalam pertemuan tersebut, Ruman Tumbo menyoroti penyaluran Tunjangan Khusus Guru (TKG) yang dinilai belum merata.
Berdasarkan RDP November 2025, banyak guru di perbatasan yang belum menerima haknya meskipun sudah terdata.
”Kami meminta dukungan DPD RI agar ada kebijakan yang lebih adil dan merata bagi para guru di perbatasan,” ujar Ruman.
Selain masalah TKG, Komisi IV juga memaparkan sejumlah isu strategis lain, di antaranya keterbatasan kuota Program Indonesia Pintar (PIP), minimnya tenaga dokter spesialis di Kaltara.
Masalalah lainnya, soal berkurangnya alokasi beasiswa pendidikan, serta mahalnya akses transportasi dan keterbatasan infrastruktur sekolah di perbatasan.
Menanggapi hal tersebut, Dr. Filep Wamafma menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan Kaltara di tingkat pusat.
Ia mengungkapkan saat ini tersedia kuota beasiswa khusus calon dokter spesialis bagi putra-putri daerah Kaltara.
Terkait infrastruktur, DPD RI mendorong pemerintah daerah segera mengusulkan data sekolah yang membutuhkan rehabilitasi agar bisa masuk dalam program kementerian.
”Kami menekankan pentingnya akurasi data. Kami harap DPRD Kaltara segera menggelar RDP lanjutan dengan dinas terkait agar hasilnya bisa kami tindak lanjuti secara konkret di pusat,” tegas Filep.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kualitas layanan dasar dan kesejahteraan masyarakat di wilayah beranda terdepan Indonesia.(*/mt)
Discussion about this post