TARAKAN, Fokusborneo.com – Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Borneo Tarakan (UBT) kini menjadi salah satu ikon kebanggaan masyarakat Kalimantan Utara (Kaltara).
Di balik statusnya yang prestisius dan menjadi magnet bagi calon mahasiswa, FK UBT ternyata menyimpan cerita perjuangan yang luar biasa dalam pemenuhan sarana prasarana hingga keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) pengajar.
Hal ini terungkap dalam pertemuan penting antara Komisi IV DPRD Provinsi Kaltara dengan jajaran pimpinan UBT di Kampus UBT, Kota Tarakan, Kamis (16/7/26).
Kunjungan kerja yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, awalnya berfokus pada koordinasi rencana strategis pembangunan Kampus UBT 2 di Tanjung Selor, Bulungan. Namun, pembahasan mengenai masa depan Fakultas Kedokteran justru menyita perhatian besar.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, mengungkapkan rasa bangganya terhadap UBT yang berhasil mengangkat marwah pendidikan di Kaltara.
Ia menyebut FK UBT saat ini menjadi program studi yang sangat diminati, bahkan oleh kalangan medis sendiri.
“Saya menjadi pembina di salah satu sekolah swasta, dan ada dokter spesialis yang cukup populer di Tarakan bercerita bahwa anaknya sangat berharap bisa masuk Kedokteran UBT. Mereka berharap tidak perlu kuliah jauh-jauh karena UBT sudah memiliki fasilitas yang sangat baik. Ini membuktikan FK UBT adalah kebanggaan kita,” ujar Syamsuddin.
Namun, politisi dapil Tarakan ini juga menyoroti kuota penerimaan mahasiswa yang masih sangat terbatas dan selektif, mengingat FK UBT saat ini baru memasuki tahun angkatan kedua.
Merespons hal tersebut, Wakil Rektor II UBT, Dr. Etty Wahyuni MS, S.Hut., M.P., membeberkan realitas unik di balik berdirinya FK UBT. Berbeda dengan kampus lain yang mengusulkan izin setelah siap, FK UBT berdiri karena penunjukan langsung dari Kementerian Keuangan dan Kemendikbudristek pada masa Rektor sebelumnya.
Akibat penunjukan yang mendadak tersebut, UBT sempat terseok-seok karena belum memiliki gedung dan laboratorium yang memadai. Pada tahun 2024, UBT memang mendapatkan kucuran dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk pembangunan fisik gedung.
”Namun saat itu kami hanya dikasih gedung kosong, tidak ada isinya. Sementara alat laboratorium kedokteran itu sangat mahal,” ungkap Dr. Etty.
Demi memfungsikan gedung tersebut, di bawah kepemimpinan Rektor UBT saat ini, Prof. Rektor Yahya, pihak universitas mengambil langkah berani dengan mengalihkan (men-drop) sebagian besar anggaran internal kampus sebesar Rp7 hingga Rp8 miliar pada tahun 2025 khusus untuk melengkapi fasilitas FK.
Dukungan juga mengalir dari Pemkab Bulungan melalui dana hibah sebesar Rp1 miliar. Berkat kerja keras tersebut, per awal tahun 2026, seluruh mahasiswa FK UBT dipastikan sudah bisa menikmati fasilitas perkuliahan di gedung baru mereka sendiri.
Tantangan terbesar FK UBT saat ini bergeser ke sektor SDM pengajar. Dr. Etty mengungkapkan, UBT sempat didampingi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Namun, karena status UGM sebagai PTNBH, biaya pendampingan mencapai Rp3 miliar per tahun—angka yang terlalu berat bagi satker UBT.
”Sejak pertengahan 2025, kami beralih bermitra dengan Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin yang akreditasinya sudah internasional namun lebih ramah anggaran. Saat ini, perkuliahan ditopang oleh dosen Unlam dan dokter spesialis dari RSUD di Bulungan dan Tarakan yang diperbantukan melalui Surat Tugas Bupati,” jelasnya.
Masalah kian pelik ketika proses rekrutmen CPNS dari kementerian tidak sinkron dengan kebutuhan riil kedokteran. Banyak dosen CPNS yang lolos memiliki latar belakang S2 Biomedik namun S1-nya bukan lulusan kedokteran (melainkan rumpun kesehatan lain), sehingga secara regulasi tidak bisa mengajar penuh di kedokteran.
Fenomena salah rekrut dari pusat ini ternyata juga dialami oleh universitas baru lainnya seperti Universitas Bangka Belitung (UBB).
Sebagai solusi jangka panjang, UBT sebenarnya telah menyekolahkan 5 dokter dari Pemkot Tarakan dan 1 dokter dari Pemprov Kaltara ke jenjang S2.
Sayangnya, begitu mereka lulus, keran rekrutmen PPPK (P3K) justru ditutup, membuat status kelembagaan mengajar mereka sempat terkendala regulasi.
Mendengar dinamika tersebut, Komisi IV DPRD Kaltara yang hadir lengkap mulai dari Supa’ad Hadianto, Ruman Tumbo, Dino Andrian, Listiani, hingga Siti Laela berkomitmen untuk mengawal sinergitas regulasi dan anggaran agar FK UBT semakin kuat, sekaligus memuluskan rencana perluasan Kampus UBT 2 di Tanjung Selor agar terhindar dari ego sektoral maupun dinamika politik.
”Kami berharap proses hibah lahan di Bulungan untuk Kampus 2 bisa cepat terealisasi melalui koneksi yang baik. Jangan sampai urusan birokrasi dan politik menghambat kemajuan pendidikan kebanggaan Kaltara ini,” tegas Syamsuddin Arfah.(*/mt)
Discussion about this post