Ingatkan Pemda Soal Anggaran Vaksinasi, Hasan Basri Sebut Kemenkes Sudah Anggarkan Melalui DAU

TARAKAN – Anggota DPD RI dari daerah pemilihan (Dapil) Kalimantan Utara (Kaltara) Hasan Basri mengingatkan pemerintah daerah (pemda) agar dapat menganggarkan kegiatan vaksinasi Covid-19.

Hal itu ditekankannya karena dari hasil pemantauan di lapangan, mendapati persoalan pengganggaran menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan vaksinasi. Padahal, sudah dianggarkan oleh Kementerian Kesehatan.

Senator Kaltara itu mengaku mengetahui mekanisme penganggaran kegiatan vaksinasi. Dimana salah satu mitra kerja Komite III DPD RI yakni Kementerian Kesehatan (Kemenkes), telah menanggarkan pelaksanaan vaksinasi melalui Dana Alokasi Umum (DAU) pemerintah daerah.

“Ternyata biaya untuk melaksanakan vaksin di seluruh Indonesia sudah dianggarkan dari kementerian terkait dalam hal ini kebetulan mitra saya adalah Kementerian Kesehatan. Dan vaksinasi itu hanya dikeluarkan melalui pemerintah daerah, TNI/Polri, di luar dari itu tidak ada,” tutur HB.

Hasan Basri menegaskan harus ada anggaran melaksanakan vaksinasi. Mulai dari biaya operasional tenaga kesehatan (nakes) dan sebagainya. Bahkan, sepengetahuannya, pemerintah daerah dapat terkena pemotongan DAU jika tidak menganggarkan untuk operasional nakesnya.

“Pemerintah daerah dapat dikurangi dana alokasi DAU-nya apabila dia tidak membayar nakesnya karena itu sudah disiapkan. Bahkan kemarin kita ada sosialisasi di Samarinda, TPP-nya akan dicabut. Jadi nakesnya didahulukan,” tegasnya.

Selain anggaran, kendala lainnya dalam pelaksanaan vaksinasi terkait tempat penyimpanan vaksin yang belum dimiliki sejumlah daerah di Kaltara, sehingga berdampak pada pendistribusian vaksin ke daerah serta ke masyarakat.

“Seperti di Malinau, vaksin itu cukup tapi alat untuk penyimpanan vaksin tidak ada. Sehingga mendistribusikan vaksin terhambat. Padahal vaksin sudah banyak ini juga perlu menjadi perhatian pemerintah,” bebernya.

Hasan Basri berharap pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kaltara bisa dikebut, sehingga herd immunity cepat terbentuk dan masyarakat bisa kembali beraktifitas seperti biasanya. “Ini supaya membuat roda perekonomian di Tarakan, Kaltara dan Indonesia dapat berjalan baik,” ungkapnya.(**)