Menu

Mode Gelap
Capaian WTP Harus Berkorelasi dengan Pembangunan Daerah Gubernur Bantu Pembangunan Masjid Al Ikhlas Polairud Polda Kaltara Gubernur Santuni Pemilik Taman Pendidikan Alquran (TPA) Pantai Amal yang Terbakar Percepat Herd Immunity, Kodim Tarakan Gelar Serbuan Vaksin Untuk Pelajar Sinergikan Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemprov Gelar Rakor GWPP

Politik · 20 Okt 2022 16:08 WITA ·

Naik, Ini Rincian Honor Badan Ad Hoc Pemilu dan Pilkada 2024


Grafis KPU RI. Perbesar

Grafis KPU RI.

TARAKAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menaikan honor Badan Ad Hoc pada Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang.

Kabar tersebut, disampaikan Anggota KPU Kota Tarakan Herry Fitrian kepada awak media, Senin (17/10/22).

Kenaikan nilai honor Badan Ad HOC, berdasarkan surat Kementerian Keuangan yang ditujukan kepada Ketua KPU RI Nomor 647 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Maximal Lainnya (SBML).

width"450"

“Disitu (SBML) tertera nilai penetapan standar biaya honororium, besaran dan santunan Badan Ad Hoc Pemilu dan Pilkada. Memang dari surat ini, untuk honorarium PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara) itu naik dari yang sebelumnya Pemilu ditahun 2019,” kata Herry.

Dijelaskan Herry, untuk PPK akan mendapatkan Ketua dari sebelumnya Rp 2 juta menjadi Rp 2,5 juta dan anggota akan mendapatkan Rp 2,2 juta. Sedangkan tenaga pelaksana teknis dan keuangan Sekretariat, Sekretaris Rp 1,8 juta dan staf Rp 1,3 juta.

“Untuk di Kelurahan PPS, Ketua yang sebelumnya Ketua mendapatkan Rp 1,2 juta menjadi Rp 1,5 juta, Anggota Rp 1,3 juta. Tenaga administrasi, Sekretaris di Kelurahan Rp 1,1 juta dan yang tidak mengalami kenaikan petugas PPDP (Petugas Pemuktahiran Data Pemilih) tetap 1 juta,” jelas Herry.

Anggota KPU Kota Tarakan Herry Fitrian. Foto : Fokusborneo.com

Dikatakan Herry, honorarium yang kenaikan signifikan mencapai 100 persen, petugas di KPPS. Ketua akan mendapatkan  honor Rp 1,2 juta dan anggota Rp 1,1 juta serta Linmas Rp 700 ribu.

“Pengalaman di tahun 2019 banyak korban yang berjatuhan, ada yang sakit, meninggal sekarang sudah disiapkan santunan Badan Ad Hoc. Untuk yang meninggal Rp 36 juta, cacat permanen Rp 30 juta. Tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi di pemilu 2024 nanti,” harap Herry.

Ditambahkan Herry, untuk proses rekrutmen Badan Ad Hoc, masih menunggu petunjuk teknis (Juknis) dari KPU RI. Sebab juknis ini masih di godok di tingkat pusat.

“Masa kerja Ad Hoc ini beda-beda, untuk pemuktahiran itu 1 bulan. Kemudian KPPS sebulan,” beber Herry.

Ditambahkan Herry, pembentukan Badan Ad Hoc ini, dimulai 2023 diantaranya PPK, PPS dan PPDP. Untuk KPPS, dibentuk 2nbulan sebelum hari pencoblosan.(Mt)

Print Friendly, PDF & Email
Artikel ini telah dibaca 528 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Gerindra Minta Kenaikan Ongkos Haji Rp 69 juta Dikaji Ulang: Terlalu Berat untuk Rakyat

30 Januari 2023 - 22:54 WITA

Anggota DPRD KTT M Dahlan Melaksanakan Reses di Tana Lia

30 Januari 2023 - 10:19 WITA

Hasan Basri Sampaikan Aspirasi Masyarakat Kaltara Soal LPG 3 KG ke Dirjen Migas

28 Januari 2023 - 13:11 WITA

Dapat Gelar Warga Kehormatan DAD, Deddy Sitorus Menangis Haru

28 Januari 2023 - 11:52 WITA

Hanapi Serap Aspirasi Warga Desa Tideng Pale Timur

28 Januari 2023 - 10:06 WITA

Deddy Sitorus Serahkan Bantuan Untuk SMP Katolik Tarakan

27 Januari 2023 - 20:04 WITA

Trending di Pendidikan
error: Alert: Content is protected !!