TANJUNGSELOR – DPC PKB Tana Tidung Hanafiah menyerahkan berkas penjaringan Bacalon Kepala Daerah ke DPW PKB Provinsi Kaltara, berkas diterima langsung Ketua DPW PKB Kaltara Herman, Kamis (16/5/2024) di jalan Binjai Tanjung Selor.
“Hari ini kami dari DPC PKB Tana Tidung menyerahkan berkas penjaringan PKB KTT ke DPW PKB KTT di Kaltara, untuk di serahkan ke DPP PKB Pusat, ada 3 berkas Cakada yang kami serahkan,” ujarnya.
Adapun tiga nama calon yang mendaftar dan telah mengembalikan berkas penjaringan yakni, Ibrahim Ali sebagai calon Kepala Daerah; Said Agil sebagai calon Kepala Daerah, dan Hendrik calon wakil Kepala Daerah.
“Untuk mendapatkan rekomendasi tergantung Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) di DPP PKB Pusat,” sambungnya.
Ketua DPW PKB Provinsi Kaltara, Herman menjelaskan, terkait dengan proses penjaringan di wilayah (DPW) sudah selesai.
“Setelah pleno kita akan mengantar kan berkas sekaligus mengajukan terkait dengan proses selanjutnya uji kelayakan dan kepatutan dengan calon calon Gubernur yang mendaftar di PKB, itu bersamaan dengan berkas calon calon kepala daerah wakil kepala daerah se-Kalimantan Utara,” terangnya.
Lebih lanjut, Herman mengatakan, untuk Calon Gubenur ada 4 yang mengambil berkas tapi yang mengembalikan hanya 3 berkas dan yang 1 tidak mengembalikan. Yang mengembalikan berkas penjaringan Calon Gubernur ada Zainal A Paliwang , Yansen TP dan Sulaiman, yang tidak mengembalikan Hasan Basri.
Kemudian untuk wakil tidak ada yang mendaftar.
Selanjutnya, dari Kader PKB sendiri dari 5 kabupaten/Kota hanya satu yang akan maju di Kota Tarakan yaitu Ahmad Usman.
“Kalau untuk yang lain kita realistis kebetulan di beberapa kabupaten kota kita hanya memiliki 1 kursi. Katakanlah Malinau, Nunukan kita hanya memiliki 1 kursi, tentu kita hanya sebagai partai pengusung yang kemudian di ajak untuk berkomunikasi dengan teman teman partai yang lain, begitu dengan Bulungan dan KTT,” tuturnya.
Herman mengungkapkan,DPW PKB di tugaskan oleh Ketum untuk menjalani proses sesuai dengan tahapan sekaligus juga membuat kesepakatan – kesepakatan politik, Ia berharap bisa menang dan ketika memang ada beberapa kebijakan yang menjadi platform partai PKB dalam rangka mewujudkan Indonesia kedepan maka itu yang akan di kawal, sebagai komitmen kerja kepala daerah / wakil kepala daerah yang akan di usung oleh partai PKB di pilkada 2024.
“Untuk DPC dan DPW ini penjaringan sekaligus rekomendasi yang menentukan DPP, cuma DPP menentukan itu secara mutlak kewenangan DPP namun dengan mempertimbangkan peta peta politik koalisi yang ada di kabupaten kota maupun provinsi sebagai atensi,” pungkasnya. (her/Iik)
