TARAKAN – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tarakan turut menanggapi atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) Dapil 1 Tarakan Tengah, Kota Tarakan.
Ketua umum HMI Cabang Tarakan Masaude melalui Ketua Bidang Hukum dan HAM, Muhammad Arif mengingatkan agar seluruh pihak berlapang dada dan menghormati putusan MK tersebut.
Kata Arif, saat ini seluruh pihak berkewajiban mengawal pelaksanaan PSU tersebut agar berjalan dengan tertib, lancar dan kondusif. Pelaksanaan PSU ini harus di pastikan berjalan sesuai dengan mekanisme dan menghindari kesalahan terulang kembali.
“Kita sadar bahwa dalam putusan MK ini banyak pihak merasa keberatan. Tapi satu hal yang harus kita pahami putusan MK ini bersifat final dan mengingkat,” ujar Arif.
Baca Juga :Putusan MK Sifatnya Final, KPU Kaltara Monitoring Persiapan PSU di Tarakan
Arif menegaskan, pelaksanaan PSU kali ini harus bersih dari money politik dan terhindar akan terjadinya chaos. Menurutnya, pelaksanaan PSU rawan akan ditunggangi oleh praktik money politik serta potensi gangguan keamanan yang cukup tinggi sehingga seluruh pihak mulai dari masyarakat, KPU-Bawaslu, aparat keamanan hingga peserta pemilu harus mesti mengawal pelaksanaan PSU tersebut bejalan lancar.
“Pada umumnya ketika terjadi PSU angka money politik semakin tinggi dan angkanya gila-gilaan. Pihak-pihak yang merasa kalah kemarin akan memanfaatkan momentum ini supaya bisa terpilih meskipun harus mengeluarkan biaya yang besar. Selain itu, biasanya juga rawan terjadi gesekan-gesekan di akar rumput. Apa lagi kompetisi ini di mulai dari nol para peserta akan tarung bebas lagi,” tutur Arif.
Selain itu, Arif juga mengkritik KPU dan Bawaslu sehingga bisa terjadi PSU. Menurutnya, pelaksanaan pemilu beberapa waktu lalu seharusnya bisa dilaksanakan dengan cermat dan lebih hati-hati, sehingga PSU seperti ini tidak terjadi.
“KPU dan Bawaslu harusnya bisa lebih cermat dan hati-hati dalam memeriksa setiap dokumen para peserta pemilu. Sehingga bisa lebih di antisipasi dikemudian hari. PSU ini kan salah satu contoh kalau pelaksanaan pemilu kemarin terdapat masalah,” lanjut Arif.
Kendati begitu, Arif mengingatkan agar catatan permasalahan terkait PSU ini menjadi evaluasi bagi seluruh pihak, tidak hanya kepada KPU dan Bawaslu. Ia pun berpesan agar pelaksanaan Pilkada mendatang bisa dilaksanakan dengan matang dan cermat.
“Saat ini kita sedang menyambut Pilkada, tahapannya pun sudah berjalan. Jangan sampai permasalahan seperti ini terjadi lagi. Pemilu dan Pilkada ini kan pesta demokrasi rakyat jangan sampai justru terkesan bukan menjadi pesta tapi malah prahara. Intinya kita kawal sama-sama PSU ini sembari kita menyambut pelaksanaan Pilkada nanti secara lebih terhormat dan bermartabat,” pungkas Arif. (*)
