TARAKAN – Setelah melalui rapat internal yang dipimpin Ketua Sementara, 7 fraksi terbentuk di DPRD Kota Tarakan periode 2024-2029.
Ketua Sementara Muhammad Yunus mengatakan ketujuh fraksi yang ditetapkan dalam rapat paripurna anggota DPRD tersebut, ada 6 fraksi murni terdiri dari Fraksi Gerindra, Demokrat, PDIP, Golkar, PKS dan PKB. Sedangkan fraksi gabungan, ada 1 yaitu Fraksi Harapan gabungan dari 4 partai politik terdiri dari PAN, Nasdem, Hanura dan PPP.
“Setelah penetapan fraksi, selanjutnya akan dilakukan pembahasan tata tertib DPRD,” katanya.
Selain itu, dijelaskannya fraksi juga diminta menyetorkan dan menyusulkan nama-nama anggotanya yang akan menduduki Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
Baca juga : Jalan Panjang Jamaliah Duduk di DPRD TarakanÂ
“Tadi kami juga minta fraksi menyetorkan nama-nama anggotanya untuk mengisi AKD,” pungkasnya.
Partai pemenang pemilu 2024 yang menduduki unsur pimpinan, ditambahkannya diminta mengusulkan nama untuk mengisi kursi ketua dan wakil ketua. Untuk batas waktu penetapan dan pengangkatannya, belum diketahui.
“Habis pembentukan fraksi, AKD dan tatib, selanjutnya menunggu penetapan pimpinan DPRD definitif. Itu nanti partai yang ada diunsur pimpinan mengusulkan siapa-siapa namanya untuk ditetapkan,” pungkasnya.
Pada periode keduanya ini, Muhammad Yunus menuturkan ada beberapa hal yang masih akan dilakukannya. Diantaranya menjelang Pilkada, pihaknya akan melakukan MoU terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan visi misi anggota dewan bersama Wali Kota Tarakan terpilih.
Baca juga : Ketua Sementara DPRD Tarakan Percepat Bentuk Fraksi, AKD dan TatibÂ
Pemerintah dan DPRD, kata dia merupakan mitra. Sehingga harus mendukung program dan visi misi Wali Kota Tarakan terpilih nantinya.
“Kami kan belum tahu seperti apa visi misi wali kota yang akan terpilih. Jadi tahun pertama periode ini, anggarannya ini masih dengan Penjabat Wali Kota sekarang. Kalau DPRD Tarakan kan tidak punya program, tetapi mengawal program pemerintah,” tandasnya.
Program yang akan dikawal nantinya, kemungkinan seperti kesejahteraan petani rumput laut dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemudian pembenahan Tempat Hiburan Malam (THM).
“Seperti izin tempatnya dan lokasinya dimana. Ya seperti yang disampaikan waktu mahasiswa aksi kemarin. Termasuk soal pendidikan dan kesehatan,” pungkasnya.(**)
