TARAKAN, Fokusborneo.com – Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan mendesak agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat berjalan tanpa praktik spekulasi dan monopoli, serta harus memprioritaskan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal dalam penyediaan bahan baku.
Penegasan ini disampaikan Ketua Komisi 2 DPRD Kota Tarakan, Simon Patino, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) evaluasi Program MBG yang digelar, Rabu (15/10/25).
RDP ini dihadiri Wakil Ketua Komisi Markus Minggu, Sekretaris Jamaliah, dan Anggota dr. Yuli Indrayani, serta perwakilan dari Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Distan), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kota Tarakan.
Simon Patino menekankan pentingnya sinergi dan komunikasi yang terbangun baik antara semua pihak yang terlibat, mulai dari penyediaan bahan baku, produksi, hingga distribusi.
“Kita berharap semua yang terlibat dalam MBG ini komunikasinya terbangun dari bahan baku, produksi, distribusi, semuanya terbangun,” ujar Simon.
Ketua Komisi 2 secara tegas menyoroti potensi adanya spekulan yang memanfaatkan program ini, menyusul adanya informasi bahwa beberapa pihak siap memenuhi bahan baku untuk sejumlah dapur MBG.
”Kita mendapat info ada beberapa orang yang menelpon ke Distan mengatakan bahwa mereka siap untuk memenuhi bahan baku empat dapur. Nah, ini kita mengkhawatirkan dampaknya kepada masyarakat, pada pedagang, ini tidak kebagian dalam untuk penyediaan bahan baku,” jelas Simon.
Ia meminta agar kondisi ini dicegah dan jangan sampai terjadi kegiatan monopoli, baik pada bahan baku maupun permodalan.
“Jangan sampai ada spekulan yang memanfaatkan kondisi ini. Kita minta jangan sampai ada kegiatan-kegiatan monopoli seperti itu,” tegasnya.
Lebih lanjut, Simon Patino menegaskan tujuan MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto mencakup peningkatan dan pemerataan ekonomi. Oleh karena itu, ia mendesak agar seluruh pedagang dan UMKM di Kota Tarakan diberdayakan secara merata dan adil.
”Kita semua bekerja sama agar tujuan dari Presiden untuk meningkatkan ekonomi, pemerataan ekonomi, maka semua yang ada, pedagang UMKM, itu semua kita manfaatkan secara merata dan adil,” pintanya.
RDP ini juga menghasilkan beberapa kesimpulan penting, antara lain perlunya koordinasi yang lebih baik antara Distan dan SPPG, serta kejelasan regulasi (juknis) yang tidak mudah berubah.
Dengan rencana penambahan dapur dari 6 menjadi 12, Komisi 2 meminta agar siklus menu setiap dapur harus jelas. Hal ini dinilai penting untuk membantu Distan dalam memastikan sumber bahan baku, mencegah kelangkaan, dan menghindari inflasi.
“Siklus menunya harus jelas, sumber bahan baku terkoordinir. Jadi dapur atau yayasan harus tahu supplier itu di mana saja,” tambah Simon.
Selain itu, Komisi 2 kembali mengingatkan agar pemenuhan bahan baku mematuhi aturan di mana 80 persen harus dari daerah sekitar dan 20 persen dari luar.
Pihak Yayasan didorong untuk tidak mengambil sumber daya dari luar jika bisa dipenuhi secara lokal.
RDP juga menyepakati permintaan kepada Dinkes agar laporan kegiatan selalu tersedia dan Dinas Pendidikan untuk melakukan edukasi kepada siswa tentang manfaat dan keamanan makanan MBG yang diserahkan.(**)
Discussion about this post