TARAKAN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Fraksi Gerindra Yancong melakukan reses sebanyak lima kali di Kota Tarakan. Dalam reses ini, bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing.
“Jadwal reses saya kemarin itu ada di lima tempat yaitu di Tarakan Barat, Tengah dan Utara. Semuanya ini untuk menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan ke saya,” katanya, Senin (2/12/24).
Yancong menambahkan aspirasi yang disampaikan ini, akan diperjuangkan di APBD Perubahan 2025. Sebab penggunaan APBD 2024 sudah berakhir dan APBD murni 2025 selesai dibahas.
“Jadi masukan masyarakat itu terkait pembangunan selama 2024. Mereka mempertanyakan kenapa tidak ada kegiatan dari provinsi, jadi saya jelas itu kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Bankeu (Bantuan Keuangan) tidak ada yang masuk ke Tarakan,” ujarnya.
Untuk keluhan banyak disampaikan, sebut Yancong seperti biasa jalanan dan sarana prasarana umum.
“Tapi paling utama jalanan, karena kewenangan provinsi mereka sampaikan rata-rata seperti jalan berlubang. Kayak ke arah Juata jalannya belum bagus, belum mulus, masing banyak bolong-bolong,” pungkasnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Yancong menyampaikan sebenarnya di dalam anggaran itu ada namanya pemeliharaan jalan setiap tahun. Hanya saja, itu kan mengcover seluruh Kaltara.
“Jadi itu dibagi-bagi yang di Tarakan, Malinau, Bulungan, Tana Tidung dan Nunukan. Sehingga kalau anggarannya tidak banyak diposkan disitu, maka jalan yang lubang-lubang belum bisa terselesaikan dalam satu masa tahun,” bebernya.
Ia menjelaskan APBD Provinsi Kaltara berkisar di angka Rp 3,8 triliun. Sedangkan komposisi struktur anggaran, kurang lebih Rp 1 triliun untuk belanja pegawai, 20 persen belanja pendidikan sekitar Rp 600 miliar dan 10 persen di kesehatan Rp 300 miliar.
“Berarti kan itu total sudah Rp 1,9 triliun, sisa Rp 1,1 triliun itu dibagi oleh 40 dinas, badan dan kantor. Makanya ada kasihan dinas yang sama sekali tidak mendapatkan anggaran untuk program dan kegiatan,” tuturnya.
Yancong meminta supaya pemerintah lebih inten lagi untuk mendapatkan anggaran baik itu anggaran dari luar provinsi maupun di dalam provinsi. Salah satunya memaksimalkan potensi Pendapat Asli Daerah (PAD).
“Makanya kita minta itu di kelola. Misalnya ada PI 10 persen untuk pengolahan migas, ini pemerintah belum serius untuk menjalankan padahal sudah ada perdanya,” ucapnya.
Diharapkan di tahun 2025 ini, PI 10 persen pengelolaan migas masih ada dan bisa dimaksimalkan. “Karena ini ada masa nya juga, sehingga itu disampaikan 40 tahun kedepan baru bisa dapat lagi. Perdanya sudah disahkan, tinggal secara teknisnya pemerintah,” tutupnya.(**)
