TARAKAN – Persoalan minimnya penyerapan tenaga kerja lokal di perusahaan bubur kertas berskala besar di PT. Phoenix Resources Indonesia (PRI), menjadi perhatian serius DPRD Tarakan.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak perusahaan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Tarakan dan Asisten 1 Pemkot Tarakan, Selasa (4/3/25), turut membahas persoalan tersebut.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Tarakan, Dapot Sinaga menyoroti persentase tenaga lokal yang dikelola vendor sebagai outsourcing yang lebih besar, dibandingkan dibawah PT. PRI langsung. Diketahui, ternyata minimnya skill sumber daya manusia (SDM) tenaga kerja lokal menjadi salah satu kendala.
“Masyarakat itu tidak paham apakah keahlian ini dan itu yang diperlukan. Hanya melihat, mereka sebagai penonton. Tolong tenaga dengan skill itu juga mengambil dari warga Tarakan. Mungkin keahlian yang diminta itu tidak ada, itu kelemahan Disnaker (Disperinaker),†katanya.
Menurutnya, Disperinaker tidak mempersiapkan SDM dengan skill yang dibutuhkan investor di Tarakan sejak jauh hari. Sementara isu investasi pabrik kertas di Tarakan ini sudah cukup lama terdengar.
“Tidak ada persiapan Disnaker mempersiapkan SDM. Harusnya ada pelatihan-pelatihan sejak lama. Kalau sekarang mau dipersiapkan ya tidak sempat,†keluhnya.
Peran Pemerintah, kata dia harus membaca rencana masuknya investasi ke Tarakan sehingga bisa mempersiapkan SDM dengan keahlian yang dibutuhkan. Nantinya masuk dalam bentuk usulan dan dikawal DPRD Tarakan terkait kebutuhan anggaran.
Dengan minimnya penyerapan tenaga kerja lokal, dikhawatirkan bisa mengakibatkan kesenjangan sosial. Akhirnya mendorong aksi protes dari masyarakat setempat.
“Saya juga tidak tahu apakah sebelumnya sempat diusulkan (pelatihan tenaga ahli yang dibutuhkan), tapi dana tidak ada. Ini sekarang tidak ada data, skill apa yang dicari supaya bisa dipersiapkan. Lalu untuk apa investasi di Tarakan kalau tidak ada feedbacknya ke masyarakat kita,†kata Anggota DPRD Tarakan dua periode tersebut.
Menjawab hal tersebut, Kepala Disperinaker Tarakan, Agus Sutanto mengungkapkan dari data yang ada hanya 14 persen tenaga kerja lokal yang terserap di PT. PRI. Dari jumlah 743 tenaga yang dipekerjakan PT. PRI ada sebanyak 104 warga Tarakan, dari luar Tarakan sebanyak 639 orang diantaranya 34 orang dari Tenaga Kerja Asing (TKA).
“PRI memang jauh hari sebelum memulai investasi, di tahun 2023 sudah juga melakukan upaya perekrutan dari Tarakan dan sekitarnya. Ada sekitar 83 formasi saat itu dan kita lakukan job fair. Waktu itu dari persyaratan yang diberikan tidak ada di Tarakan, seperti teknik kimia, teknik industri dan lainnya. Sedangkan di Tarakan hanya teknik elektro dari Universitas Borneo,†terangnya.
Akhirnya, dari 83 formasi tersebut pendaftarnya tidak sampai 50 orang hingga dibuka peluang untuk masyarakat diluar Kaltara. Selanjutnya, di tahun 2024 dilakukan lagi perekrutan di SMK dan ternyata belum mampu memenuhi kebutuhan PT. PRI.
Kedepannya, kata dia diperlukan mempersiapkan keterampilan atau kompetensi bagi warga Tarakan. Misalnya pelatihan berbasis kompetensi, sedangkan selama ini yang sudah dilaksanakan Disperinaker masih sangat sedikit karena bergantung anggaran dari Pemerintah Pusat.
Sebelum ini, pihaknya pernah mendapatkan 50 paket kemudian turun menjadi 30 paket hingga 17 paket dan tahun ini malah hanya mendapatkan 7 paket. Ia pun mengusulkan agar pelatihan kompetensi bisa dicover APBD Kota Tarakan.
“Kalau dari pusat mengurangi, kita tidak bisa melakukan (pelatihan). Dari tahun ke tahun, pelatihan berbasis kompetensi selalu mengalami penurunan. Di tahun ini saja hanya 7 paket dan pendaftarnya kemungkinan dikurangi karena efisiensi (anggaran),†ungkap mantan Kepala Badan Kesbangpol Tarakan ini lagi.
Ia katakan, untuk bisa mempersiapkan SDM 5 tahun kedepan bisa juga diupayakan peran Universitas Borneo Tarakan (UBT) menyesuaikan kebutuhan investasi di Tarakan.
“Barangkali perlu UBT, Pemerintah Kota dan DPRD Tarakan membuka Jurusan Pulp and Paper (teknologi pengolahan bubur kertas, bahan setengah jadi). Kebetulan di Indonesia itu hanya ada 2, di Sumatera (Universitas Riau) dan dibawah Kementerian Perindustrian,†pungkasnya.(**)
Discussion about this post