TARAKAN – Komisi II DPRD Kota Tarakan melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Umum Kota Tarakan (RSUKT), terkait usulan anggaran dalam APBD Perubahan 2025 mendatang.
Ketua Komisi II DPRD Tarakan, Simon Patino mengatakan pihaknya tidak hanya memastikan kondisi keuangan di rumah sakit plat merah tersebut, tetapi juga melihat langsung kondisi fasilitas yang ada.
“Pembahasan kita terkait fasilitas dan kemampuan keuangan rumah sakit,” katanya, Selasa (8/4/25).
Ia menambahkan, dari pihak rumah sakit meminta bantuan anggaran di APBD Perubahan mendatang. Nilai yang akan diajukan setelah dilakukan komunikasi lanjutan nantinya.
Pihaknya juga mengusulkan agar medical checkup seluruh Anggota DPRD Tarakan dilakukan di RSUKT, untuk membantu keuangan dan memastikan pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut.
“Pengajuannya (anggaran) tadi, mereka (RSUKT) berharap ada anggaran (APBD) yang masuk kesana. Sejauh ini hanya 28 persen (dari kebutuhan anggaran di RSUKT), sisanya itu dana BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). Sedangkan di Malinau kan APBD masuk sekitar 80 persen dan sisanya BLUD,” terangnya.
Hanya saja, profit yang diterima RSUKT lebih besar. Sehingga, diharapkan bisa dibantu dengan APBD Kota Tarakan.
Sedangkan fasilitas dari RSUKT, kata dia sudah layak dan tidak kalah bersaing dengan rumah sakit yang lainnya. Kebersihan juga menurutnya sudah baik, terbukti dari komunikasi yang dilakukannya dengan beberapa pasien yang sedang mendapatkan pelayanan di RSUKT.
“Tidak kalah bersaing dengan rumah sakit yang lain. Kebersihannya langsung kami tanyakan ke beberapa pasien yang dilayani di Poli. Mereka katakan pelayanan dan kebersihan baik. Tidak ada informasi negatif,” ungkapnya.
Meski demikian, ia menyebutkan sudah mengusulkan agar fasilitas di beberapa ruangan bisa dibenahi.
“Tapi, tadi kami sudah juga meminta agar diusulkan fasilitas tersebut. Harapan kita, fasilitas yang ada itu bisa bersaing dengan rumah sakit lain di Tarakan,” tuturnya.
Terkait usulan anggaran itupun, dari pihak RSUKT memastikan akan membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA). Diusulkan ke Pemerintah Daerah (Pemda), selanjutnya pihaknya akan mengawal item anggaran yang disetujui dan ditolak dalam pembahasan bersama Komisi II DPRD Tarakan.
“Kami akan berkoordinasi bersama Badan Anggaran. Nanti kami upayakan agar bisa dibantu untuk diakomodir,” tandasnya.(**)
