TARAKAN, Fokusborneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) akan menggelar Rapat Gabungan Komisi pada Kamis, 13 November 2025.
Rapat ini diagendakan untuk membahas tindak lanjut serius terkait perbaikan tata kelola dan pengelolaan Pelabuhan Tengkayu I Kota Tarakan.
Rapat gabungan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang sebelumnya dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelabuhan Tengkayu I.
DPRD Kaltara menekankan pentingnya perbaikan tata kelola demi menciptakan Pelabuhan Tengkayu I yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kaltara, Syamsuddin Arfah, menjelaskan anggota dewan menyoroti urgensi perbaikan manajemen operasional, fasilitas penunjang, kebersihan, hingga aspek ketertiban kawasan.
“Pelabuhan merupakan wajah dari suatu daerah, dan juga merupakan pintu gerbang aktivitas ekonomi dan transportasi daerah. Untuk itu pengelolaannya juga harus profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik,” tegas Syamsuddin Arfah, Rabu (12/11/25).
Selain perbaikan manajerial, sorotan tajam juga diarahkan pada isu Pedagang Kaki Lima (PKL). DPRD Kaltara menekankan perlunya penataan yang humanis terhadap para pedagang kecil.
“Kita juga harus memastikan bahwa para pedagang kecil tetap memiliki ruang untuk mencari nafkah,” tambah Syamsuddin Arfah.
Hal ini menunjukkan komitmen dewan untuk menyeimbangkan fungsi pelabuhan sebagai pusat transportasi sekaligus sebagai area aktivitas ekonomi rakyat.
Mengakhiri desakan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muddain, ST, menyampaikan pesan kunci. Politisi Demokrat itu meminta agar setiap kebijakan terkait penataan pelabuhan harus disertai dengan kajian yang matang.
“Tujuannya agar fungsi pelayanan publik dapat berjalan dengan optimal dan tidak merugikan pihak manapun,” ujar H. Muddain.
Diharapkan, dengan adanya desakan dan tindak lanjut dari DPRD ini, wajah Pelabuhan Tengkayu I ke depan dapat bertransformasi menjadi lebih tertib, bersih, dan profesional, tanpa melupakan aspek kesejahteraan para pedagang kecil.(**)
Discussion about this post