TARAKAN, Fokusborneo.com – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Muhammad Nasir, menekankan pentingnya pendataan dan pemetaan yang akurat terkait penyaluran program bantuan bagi nelayan di seluruh wilayah Kaltara.
Hal tersebut ditegaskannya saat menghadiri Rapat Kerja Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kaltara merupakan Komisi II di Ruang Rapat Kantor Badan Penghubung Tarakan, Rabu (21/10/26).
Dalam rapat pembahasan anggaran tersebut, Nasir menyoroti temuan di lapangan khususnya di wilayah Kabupaten Bulungan di mana akumulasi alokasi bantuan mesin bagi kelompok nelayan dinilai sudah melebihi (over) dari estimasi kebutuhan riil penerima.
”Kalau kita gabung antara bantuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan alokasi dari kabupaten, katakanlah kebutuhan nelayan itu 10.000 unit, tapi bantuan yang terealisasi dan keluar justru sudah mencapai 11.000 unit,” ungkap Nasir.
Menurut politisi Golkar tersebut, tidak tersinkronisasinya data antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan pemerintah kabupaten berpotensi kuat memicu tumpang tindih serta ketidaktepatan sasaran.
Ia membeberkan adanya indikasi di mana oknum nelayan menerima bantuan mesin melampaui porsi yang seharusnya, hingga berujung pada penyalahgunaan.
“Begitu dapat bantuan, ada yang sampai menerima dua hingga tiga unit mesin. Sayangnya, mesin-mesin tersebut tidak dipakai untuk melaut, melainkan justru diperjualbelikan kembali. Nah, ini kan menjadi masalah dan persoalan serius yang harus kita benahi,” tegasnya.
Guna menyikapi persoalan tersebut, Nasir menginstruksikan DKP Provinsi Kaltara untuk segera membangun koordinasi ketat dengan dinas teknis di kabupaten/kota.
Langkah ini diperlukan agar ada integrasi data yang transparan mengenai jumlah pasti nelayan serta total anggaran maupun unit mesin yang disalurkan melalui APBD kabupaten maupun provinsi.
”Harus ada pemetaan yang jelas dari tiap-tiap kabupaten. Berapa besaran anggaran yang dikucurkan dan berapa sebenarnya jumlah nelayan riil di daerah tersebut. Dengan adanya pemetaan dan laporan data yang akurat, ke depan program bantuan pemerintah benar-benar efektif dan dirasakan langsung oleh masyarakat nelayan yang membutuhkan,” pungkasnya.(**)
Discussion about this post