DPRD Kaltara Targetkan 7 Komisioner KPID Terpilih Rampung Desember Ini

TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com – Komisi 1 DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) menargetkan proses seleksi 7 anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltara akan tuntas pada Desember 2025. Target ini ditetapkan setelah Tim Seleksi (Timsel) merampungkan tugasnya dan menyerahkan 14 nama calon yang lolos ke DPRD.

​Anggota Komisi 1 DPRD Kaltara, Herman, mengonfirmasi bahwa tahapan selanjutnya adalah Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) yang akan digelar oleh Komisi 1.

​”Tim sel sudah selesai bekerja. Sudah menghasilkan 14 orang calon KPID yang lolos untuk tahapan selanjutnya. Mereka juga sudah menyerahkan kepada DPRD, tepatnya di Komisi 1 yang akan melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan,” ujarnya.

​Herman mengakui laporan Timsel masuk setelah Badan Musyawarah (BAMUS) DPRD menyusun agenda bulanan. Namun, ia menegaskan Komisi 1 akan segera mengajukan jadwal uji kepatutan ke BAMUS agar proses seleksi tidak tertunda.

​Ia optimis seluruh rangkaian tes terhadap 14 calon tersebut dapat diselesaikan bulan depan.

​”Insya Allah tidak terlalu lama lah, karena 14 orang aja kan. Yang jelas target kita di bulan 12 (Desember) sudah selesai semua,” tegas Herman.

Jika target tersebut tercapai, lanjutnya, pelantikan 7 komisioner terpilih dapat segera dilaksanakan pada awal tahun 2026.

“Sehingga bulan 1 (Januari) atau di bulan 2 (Februari) sudah bisa dilakukan yang namanya pelantikan,” tambahnya.

​Selain mengejar target waktu, DPRD juga menaruh harapan besar pada kinerja KPID Kaltara mendatang. Herman menekankan, uji kelayakan nanti akan memperdalam pengetahuan calon mengenai tugas dan fungsi KPID yang tidak sebatas mengawasi siaran.

​Sebagai wilayah 3T yang berbatasan langsung dengan Malaysia, KPID Kaltara diharapkan mampu menjadi penangkal siaran dari negara tetangga.

​”Kita berharap mereka punya peran yang cukup, termasuk edukasi maupun sosialisasi berkaitan dengan wilayah-wilayah perbatasan. Serta bagaimana caranya KPID ini, juga bisa memendung informasi atau siaran-siaran dari luar (Malaysia) yang tidak terdata. Itu yang juga kita harapkan,” tegasnya.

​Herman juga menambahkan, KPID nantinya harus aktif memberikan edukasi dan pembelajaran kepada masyarakat agar tidak semua siaran atau berita, termasuk hoaks, diterima begitu saja.(**)