TARAKAN, Fokusborneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar rapat gabungan komisi untuk membahas penataan Pelabuhan Tengkayu I Kota Tarakan yang dinilai masih semrawut dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi penumpang.
Dalam rapat tersebut, muncul usulan agar manajemen Pelabuhan Tengkayu I melakukan studi banding dan belajar tata kelola pelabuhan ke Kabupaten Bulungan.
Rapat yang digelar bersama stakeholder terkait, termasuk Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim), Dinas Perhubungan (Dishub), serta UPTD Pelabuhan Tengkayu I, berlangsung di Ruang Pertemuan Hotel Tarakan Plaza, Kamis (13/11/25).
Pertemuan dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltara, Muddain, didampingi Wakil Ketua Komisi IV, Syamsuddin Arfah, dan turut dihadiri Pjs. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltara, Bustan.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kaltara, Pdt. Robenson Tadem, secara tegas menyoroti kontras antara kondisi di Pelabuhan Tengkayu I Tarakan dengan Kabupaten Bulungan.
”Nyaman hatiku, tenanglah hatiku ketika aku datang di Kabupaten Bulungan. Begitu naik nyaman, begitu turunnya luar biasa. Di Tarakan, turunnya gelisah, berebut soal tempat duduk,” ungkap Robenson,
Robenson menekankan kesemrawutan ini mencoreng nama baik Kota Tarakan dan Kaltara, mencontohkan insiden seorang ibu hamil yang harus berjalan jauh membawa barang di area pelabuhan.
Ia meminta Dinas Perhubungan mengkaji penataan yang lebih layak, memberikan waktu satu bulan untuk melakukan evaluasi total, dan mengkritisi kebijakan yang menempatkan orang yang tidak tepat dalam pengelolaan pelabuhan.
”Ini menjadi bahan pertimbangan kita di APBD 2026 terkait pelayanan dan terkait pendapatan,” katanya.
Ia juga menyinggung masalah tumpang tindih fungsi pelabuhan penumpang dengan pelabuhan barang yang sebagai pelabuhan minyak.
Menanggapi hal tersebut, Plh. Kabid Pelayaran Dishub Kaltara, Massahara yang hadir dalam rapat tersebut, menyampaikan permohonan maaf dan mengakui masalah Pelabuhan Tengkayu I sedang menjadi perbincangan hangat (trending) di media sosial maupun masyarakat.
”Kami sudah menyampaikan dalam kebijakan untuk melakukan pembenahan. Memang ada beberapa kemarin diperbaiki, mencoba untuk membuat, mengatur ataupun menata ulang,” jelas Massahara.
Massahara membenarkan keluhan masyarakat, termasuk ibu-ibu hamil yang harus berjalan kaki jauh karena area drop zone dilarang dimasuki kendaraan demi mengurai kemacetan.
Saat ini, Dishub Kaltara tengah berupaya melakukan penataan, salah satunya dengan rencana pembuatan jalur khusus pejalan kaki dan pengadaan troli seperti yang ada di bandara, meskipun ia mengakui pengelolaan Pelabuhan Tengkayu I yang dipegang pemerintah berbeda dengan bandara yang mungkin dikelola pihak ketiga.
”Memang kita meningkatkan untuk pelayanan, jadi memang ada solusi seperti itu. Jadi pertimbangan dari kepala dinas kemarin, kita mencoba untuk mengurai. Keluhan yang paling pertama kali itu drop zone untuk mengurai kemacetan,” pungkasnya.
Rapat gabungan komisi ini, sepakat untuk melanjutkan evaluasi dan monitoring, dengan harapan penataan Pelabuhan Tengkayu I segera membaik, salah satunya dengan mempertimbangkan masukan untuk belajar dari pengelolaan pelabuhan yang dinilai lebih baik, seperti yang ada di Bulungan.(**)
Discussion about this post