TARAKAN, Fokusborneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melayangkan desakan keras kepada Dinas Perhubungan dan UPTD Pelabuhan Tengkayu I Tarakan untuk segera mengatasi ketidakmampuan pelabuhan menampung aktivitas masyarakat.
Rapat gabungan komisi menyimpulkan kapasitas dan fasilitas Pelabuhan Tengkayu I sudah jauh tertinggal, mendorong dewan mengeluarkan ultimatum perbaikan dalam dua pekan.
Anggota DPRD Kaltara, Arming, menyoroti fasilitas pelabuhan yang ada saat ini sudah tidak lagi proporsional dengan volume penumpang dan kendaraan yang dilayani.
Ia menyebut masalah ini bukan isu baru, melainkan akumulasi dari persoalan tata kelola yang berlarut-larut.
”Kami sudah berulang kali berdialog dengan pengelola, namun sejumlah persoalan mendasar, terutama terkait daya tampung dan infrastruktur, belum juga tuntas,” ujar Arming dalam rapat di Hotel Tarakan Plaza, Kamis (13/11/25).
Arming memaparkan data padatnya aktivitas harian sebagai bukti pelabuhan membutuhkan pembenahan total, bukan sekadar kosmetik.
”Jelas sekali bahwa infrastruktur kita sudah tidak mampu. Jumlah penumpang dan kendaraan yang mencapai ribuan setiap hari membuktikan Pelabuhan Tengkayu I sudah berada di ambang batas. Ini menuntut pemerintah segera menyusun perencanaan ulang yang kokoh, bukan hanya perbaikan minor,” pungkas Arming.
Arming secara eksplisit meminta pengelola Pelabuhan Tengkayu I untuk menjadikan Pelabuhan Nunukan sebagai acuan dalam hal penataan dan kelengkapan fasilitas modern. DPRD menilai, sebagai ikon Kaltara, Tengkayu I seharusnya memiliki standar pelayanan yang lebih tinggi.
”Saya ingin pengelola jujur, sampaikan apa yang dibutuhkan untuk mencapai standar minimal seperti di Nunukan. Kami berharap ada keterbukaan agar DPRD bisa menyalurkan dukungan anggaran secara tepat untuk perbaikan fasilitas,” kata Arming.
Anggota dewan dari PDI Perjuangan ini menambahkan, momen pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 akan menjadi titik fokus bagi DPRD untuk mengakomodasi kebutuhan perbaikan infrastruktur pelabuhan.
”Pembahasan APBD 2026 pasti akan dimulai segera, dan masalah peningkatan kapasitas dan fasilitas pelabuhan ini akan menjadi perhatian utama DPRD,” ujarnya.
Penyesalan muncul lantaran Kepala Dinas Perhubungan tidak hadir dalam rapat, dikhawatirkan dapat menimbulkan miskomunikasi dalam upaya penyelesaian masalah fasilitas yang krusial ini.(**)
Discussion about this post