TARAKAN, Fokusborneo.com – Potensi besar sektor budidaya rumput laut di Kalimantan Utara (Kaltara) menghadapi sejumlah tantangan serius, mulai dari harga yang stagnan, penurunan produksi akibat hama, hingga konflik ruang antar-pelaku usaha.
Untuk mengatasi permasalahan fundamental ini, desakan segera membangun pabrik pengolahan rumput laut di Kaltara menjadi semakin kuat.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kaltara, Muhammad Nasir, menyoroti kondisi pelik yang dihadapi para pembudidaya, khususnya di daerah sentra seperti Nunukan.
”Ada beberapa keluhan yang sudah lama. Pertama harga sudah dua tahun ini harga rendah, bahkan kalau sekarang tidak terlalu rendah tapi stagnan. Kemudian yang kedua, produksi menurun karena mungkin ada hama penyakit,” ujarnya, Kamis (20/11/25).
Permasalahan yang ketiga ini, kata Nasir permasalahan konflik ruang antara budidaya dengan pelayaran, dan konflik antara budidaya dan pemukat rumput laut, yang mengakibatkan banyak tiang rumput laut tercabut dan hilang.
Menurut politisi PKS, solusi jangka panjang untuk menstabilkan dan meningkatkan harga rumput laut adalah dengan membangun industri pengolahan di daerah. Saat ini, kelemahan utama Kaltara adalah menjual rumput laut dalam bentuk gelondongan mentah ke luar daerah.
”Kelemahan kita sekarang ini kan kalau mau jual rumput laut kan golondongan keluar, sehingga yang punya nama dalam bentuk olahan daerah lain seperti Makassar atau Surabaya. Memang yang harus ada itu pabrik industri rumput laut,” tegasnya.
Nasir mencontohkan keberhasilan di daerah lain, seperti Kabupaten Takalar, Makassar, di mana keberadaan industri telah nyata mendongkrak harga jual.
”Saya pernah mengadakan, studi dibandingkan di Makassar, di Kabupaten Takalar itu bagus dia, harganya naik memang. Intinya membawa harga naiklah,” tambahnya.
Pembangunan pabrik ini, sebutnya tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi komoditas, tetapi juga menciptakan produk olahan lokal, sehingga Kaltara tidak hanya dikenal sebagai pemasok bahan mentah.
Meski urgensi pembangunan pabrik tinggi, terdapat dua kendala utama yaitu ketersediaan listrik dan air. Untuk mengatasi hal ini, Nasir mengusulkan solusi strategis terkait lokasi.
Meskipun rumput laut banyak dibudidayakan di Nunukan dan Tarakan, jika infrastruktur dasar seperti air dan listrik belum memadai, pemerintah dapat mempertimbangkan lokasi alternatif di Tanjung Selor Ibu Kota Kaltara.
”Kalau misalnya ketersediaan air dan listrik kurang di Nunukan, kan kita bisa di Tanjung Selor, karena air kan banyak, ada sungai. Atau misalnya di Nunukan, di daerah Pedalaman, di daerah Subuku. Daripada misalnya keberadaan pabriknya itu di Makassar atau di Surabaya,” usul Nasir.
Menurutnya, pengolahan menjadi produk setengah jadi seperti tepung (bahan baku industri) di Kaltara sudah dapat meningkatkan nilai jual secara signifikan.
Selain dorongan pabrik, DPRD Provinsi Kaltara juga telah mengambil langkah lain, termasuk mengundang semua pemangku kepentingan diantaranya petani, pedagang, pemukat, dinas, dan aparat untuk membahas solusi.
Langkah-langkah yang diusulkan antara lain seperti sinergi dengan aparat keamanan (TNI AL) melalui hibah anggaran terbukti sempat menekan angka kehilangan rumput laut akibat konflik ruang. Perlu dibuat Peraturan Daerah (Perda) terkait stabilisasi harga atau ketetapan harga dasar. Serta diperlukan adanya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat membeli rumput laut petani ketika harga anjlok, menjamin kehadiran pemerintah saat krisis harga.
Secara keseluruhan, Muhammad Nasir menegaskan pembangunan pabrik industri rumput laut di Kaltara, yang saat ini sudah diusulkan dan tengah dilobi Pemerintah Provinsi, adalah langkah terobosan paling vital untuk mengurai benang kusut masalah harga, sekaligus menjadikan Kaltara sebagai pemain utama dalam rantai nilai industri rumput laut nasional.(*/mt)
Discussion about this post