TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) didesak untuk segera mengambil langkah proaktif guna mengantisipasi dampak negatif dari penurunan dana transfer dari pemerintah pusat.
Kondisi ini dikhawatirkan dapat melumpuhkan daya dorong pembangunan daerah yang selama ini sangat bergantung pada alokasi fiskal tersebut.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, Yancong, secara tegas meminta Pemprov untuk tidak bersikap pasif dan segera bergerilya mencari sumber pendanaan alternatif dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui kementerian terkait.
Yancong menyoroti ketergantungan fiskal Kaltara terhadap dana transfer pusat masih sangat tinggi. Oleh karena itu, pengurangan alokasi ini secara langsung dapat mengancam keberlangsungan program-program strategis di provinsi termuda di Indonesia ini.
”Kami meminta Pemprov berusaha keras mendapatkan dana dari APBN melalui kementerian-kementerian. Jangan menunggu, harus proaktif mencari celah pendanaan,” tegas Yancong, Sabtu (22/11/25).
Politisi Gerindra itu juga menyatakan kesiapan lembaga legislatif untuk ikut serta dalam perjuangan dana di pusat, menekankan kondisi ini membutuhkan sinergi dan kerja sama yang kuat antara Pemprov dan DPRD.
Kolaborasi ini dianggap sebagai kunci utama untuk memastikan Kaltara tidak tertinggal dalam persaingan pembangunan nasional.
”DPRD siap bersinergi dan ikut berjuang di pusat. Ini demi percepatan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat Kaltara,” ujarnya.
Menurut Yancong, dengan kolaborasi yang solid antara eksekutif dan legislatif, momentum pembangunan di Kaltara setidaknya dapat dipertahankan.
”Kita tidak boleh kalah cepat. Dengan kolaborasi yang kuat, setidaknya kita dapat mempertahankan momentum pembangunan,” pungkasnya.(**)
Discussion about this post