TARAKAN, Fokusborneo.com – Legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) menyoroti celah krusial dalam pembangunan daerah kualitas perencanaan proyek fisik.
Anggota dewan, Supaad Hadianto, secara tegas mendesak Pemerintah Provinsi untuk menjadikan analisis manfaat dan biaya (cost-benefit analysis) sebagai fondasi yang tidak bisa ditawar lagi dalam setiap agenda pembangunan infrastruktur.
Supaad menekankan pembangunan yang baik bukan hanya soal merealisasikan fisik, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan efektivitas dan keberlanjutan maksimal.
”Analisis manfaat dan biaya yang tepat adalah penentu prioritas sejati. Pembangunan bukan sekadar merespons kebutuhan sesaat, melainkan harus menjamin dampak positif yang terukur dan berjangar panjang bagi masyarakat Kaltara,” tegas Supaad, Senin (24/11/25).
Kritik ini muncul lantaran Supaad mengamati banyak proyek fisik yang rentan mengalami pembengkakan biaya di tengah jalan, sebuah indikasi kuat dari minimnya kajian teknis dan finansial di tahap awal.
Proyek yang tidak matang dalam perencanaan disebut berpotensi menjadi ‘proyek buntung’ yang membebani kas daerah.
”Ini sering kita lihat masalah muncul, biaya tambahan diperlukan, hanya karena perencanaan awal tidak ditopang analisis yang mendalam. Ini harus jadi catatan hitam untuk efisiensi anggaran daerah,” tambahnya.
Lebih lanjut, Supaad juga menyoroti aspek pemeliharaan infrastruktur yang sering dianggap sebagai kegiatan tambahan, padahal merupakan pilar utama dalam menjamin kualitas layanan publik.
Politisi NasDem itu mendesak pemerintah daerah agar memperlakukan pemeliharaan sebagai bagian integral dari siklus pembangunan, bukan hanya respons pasif terhadap kerusakan.
Pemeliharaan yang konsisten, menurutnya, adalah strategi pencegahan biaya besar. Kerusakan dini yang dipicu oleh absennya perawatan justru akan menuntut alokasi dana yang jauh lebih besar untuk perbaikan total di kemudian hari.
”Kami sangat menekankan penguatan pemeliharaan. Jika ini diperkuat, kualitas infrastruktur kita akan jauh lebih tahan lama, dan otomatis, pelayanan kepada masyarakat akan meningkat signifikan,” pungkasnya.
Supaad menjamin, DPRD Kaltara akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan pembangunan daerah selalu berbasis data, analisis kebutuhan lapangan, dan prinsip efisiensi demi mewujudkan Kaltara yang maju dan sejahtera.(**)
Discussion about this post