TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) melontarkan kritik keras terhadap kebijakan fiskal pemerintah pusat menyusul adanya pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD).
Perwakilan rakyat di daerah perbatasan itu, H. Alimuddin, menyebut kebijakan penyesuaian anggaran yang menyebabkan penurunan alokasi TKD tahun berjalan tersebut sebagai indikasi minimnya sensitivitas Jakarta terhadap kondisi keuangan dan kebutuhan pembangunan Provinsi Kaltara.
”Kami melihat penurunan ini mayoritas dipicu oleh pemangkasan TKD, mencakup perombakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan skema transfer nasional yang berubah,” tegas Alimuddin, Minggu (23/11/25).
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kaltara itu berpendapat formula fiskal yang diterapkan saat ini tidak selaras dengan urgensi dan status Kaltara sebagai wilayah ‘frontier’ yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
“Kaltara adalah etalase negara, bukan sekadar wilayah pinggiran. Sudah seharusnya postur keuangan nasional merefleksikan posisi strategis ini,” ujarnya.
Menyikapi hal yang dinilai serius ini, Alimuddin mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara untuk segera membuka data fiskal secara transparan.
”Kami menuntut Pemprov menjabarkan secara rinci komponen TKD apa saja yang dipangkas, berapa angka pastinya, serta kalkulasi dampaknya terhadap anggaran infrastruktur, layanan publik, dan program-program prioritas daerah,” ungkapnya,
Ia juga menekankan perlunya keterbukaan penuh kepada masyarakat mengenai kondisi keuangan daerah. Menurutnya, pemotongan ini bukan isu remeh yang bisa diselesaikan dengan prosedur administrasi biasa.
“Ini menyentuh langsung kapasitas kita dalam membangun. Respons Pemprov haruslah strategis, terukur, dan berani, bukan sekadar menerima penyesuaian rutin,” tambahnya.
Oleh karena itu, ia mendorong Gubernur Kaltara untuk segera mengambil langkah diplomatik dan formal.
“Pemerintah daerah wajib segera melakukan lobi dan konsultasi resmi ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu), DJPK, serta kementerian terkait lainnya, untuk meminta klarifikasi, bahkan meninjau ulang perhitungan DBH bagi Kaltara,” pungkasnya.
Alimuddin juga menyerukan Pemprov agar menggalang kekuatan regional, yaitu konsolidasi bersama seluruh provinsi di Kalimantan, untuk membentuk posisi tawar kolektif. Selain itu, jalur politik melalui DPR RI khususnya Komisi XI (Keuangan) dan Banggar serta DPD RI harus dimanfaatkan semaksimal mungkin.(**)
Discussion about this post