TARAKAN, Fokusborneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) menekankan pentingnya peningkatan intensitas pengawasan terhadap semua jalur transportasi laut.
Kebijakan ini diambil untuk menjamin kelancaran distribusi kebutuhan pokok dan material pembangunan ke seluruh wilayah kabupaten, khususnya dalam menyambut momen krusial Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Komisi III DPRD Kaltara memastikan legislator terus menjalin komunikasi erat dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KSOP), Dinas Perhubungan (Dishub), serta para pengusaha angkutan laut di Kaltara.
Ketua Komisi III DPRD Kaltara, Jufri Budiman, menegaskan koordinasi ini adalah upaya preventif untuk menjamin proses pengiriman logistik dapat berjalan secara tepat waktu dan efisien, terutama saat terjadi lonjakan permintaan menjelang akhir tahun.
“Sejauh ini, Kaltara memang belum menghadapi kendala distribusi yang signifikan. Namun, menjelang Nataru, kami perlu pengawalan ekstra. Ini penting agar pasokan sembako dan material konstruksi benar-benar tersalurkan dengan baik ke masyarakat,” jelas Jufri Budiman, Selasa (25/11/25).
Menurut Jufri, Tarakan merupakan simpul utama masuknya barang, baik dari Surabaya maupun Jakarta, sebelum didistribusikan lebih lanjut. Dari Tarakan, pengiriman ke empat kabupaten dilakukan menggunakan armada kapal kayu dan speedboat.
“Kami memonitor penuh seluruh operasional kapal, mulai dari tahap bongkar muat hingga proses pengiriman ke tujuan akhir. Langkah ini harus diambil agar warga di wilayah kabupaten tidak mengalami keterlambatan pasokan yang bisa memicu gejolak harga,” terangnya.
Selain kelancaran arus barang, Jufri juga menggarisbawahi bahwa keselamatan penumpang dan awak kapal menjadi fokus utama Komisi III. Ia memberikan penekanan bahwa aspek keselamatan tidak boleh dikorbankan demi mengejar kelancaran distribusi.
“Yang paling utama adalah keselamatan nyawa manusia. Aktivitas angkutan laut memang harus mulus, tetapi kepatuhan terhadap protokol keselamatan tidak boleh dikesampingkan sedikit pun,” tegas politisi ini.
Untuk memastikan kesiapan di lapangan, Komisi III secara berkala menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke berbagai pelabuhan. Pengawasan ini mencakup pengecekan menyeluruh terhadap fasilitas pelabuhan, kelaikan teknis armada kapal, dan kesiapan petugas di lapangan dalam menghadapi peningkatan aktivitas selama musim liburan.
“Kami langsung turun ke pelabuhan untuk memantau situasi terkini. Tujuannya jelas: memastikan bahwa sistem transportasi laut kita beroperasi secara aman dan efisien, baik untuk kepentingan masyarakat sebagai pengguna maupun bagi para pelaku usaha,” imbuh Jufri.
Ia berharap, dengan adanya pengawasan yang terstruktur dan komunikasi yang terjalin solid antara pengusaha angkutan dan aparat pelabuhan, kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan dapat terus terpenuhi tanpa hambatan.
“Keselamatan jiwa dan kelancaran logistik harus berjalan beriringan. Jika salah satu terganggu, dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat di daerah perbatasan yang sangat bergantung pada konektivitas laut,” tutup Jufri Budiman.(**)
Discussion about this post