TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com – Dalam refleksi peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Achmad Djufrie, secara tajam menyoroti pentingnya komitmen nyata dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Hakordia yang diperingati setiap 9 Desember, harus menjadi lebih dari sekadar seremoni.
Djufrie menggarisbawahi tantangan utama pembangunan daerah saat ini tidak hanya berkutat pada ketersediaan dana atau fisik infrastruktur, melainkan pada kualitas tata kelola pemerintahan.
Praktik korupsi, tegasnya, adalah ancaman fundamental yang merusak kepercayaan publik dan menghambat keberlanjutan kemajuan.
”Budaya antikorupsi harus hadir dalam seluruh proses pemerintahan, bukan hanya pada tataran slogan atau seremoni,” kritik Djufrie.
Politisi Gerindra itu menekankan perlunya agenda pemberantasan korupsi sebagai gerakan yang terintegrasi penuh.
Dengan tema “Satukan Aksi Basmi Korupsi,” ia melihat Hakordia 2025 sebagai kesempatan untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi.
Menurutnya, untuk memastikan pembangunan Kaltara berjalan tepat sasaran, toleransi terhadap praktik koruptif tidak boleh ada.
Djufrie menambahka melawan rasuah adalah tanggung jawab sinergis seluruh elemen masyarakat mulai dari penegak hukum, pemerintah, pebisnis, akademisi, hingga pemuda untuk menanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab sebagai budaya kolektif.(**)
Discussion about this post