TARAKAN, Fokusborneo.com – Momentum Hari Pers Nasional (HPN) yang diperingati setiap 9 Februari menjadi ruang refleksi bagi pentingnya peran media di Indonesia.
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Supa’ad Hadianto, menegaskan keberadaan pers yang sehat merupakan syarat mutlak bagi kokohnya fondasi demokrasi bangsa.
Sejalan dengan tema HPN tahun ini, “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat,” Supa’ad memandang pers memiliki posisi tawar yang strategis dalam mengawal arah pembangunan, khususnya di tengah keterbukaan informasi saat ini.
Supa’ad menjelaskan di tengah kemajuan teknologi yang membuat informasi tersebar dalam hitungan detik, pers harus hadir sebagai penyaring sekaligus penyeimbang.
Menurutnya, demokrasi yang sehat memerlukan pengawasan yang ketat dari media.
”Jika kita bicara tentang kedaulatan Indonesia, maka pers adalah salah satu pilar demokrasi yang tidak boleh rapuh. Di era yang serba terbuka ini, pers berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial yang mengawasi kinerja pemerintah maupun lembaga publik demi kepentingan rakyat,” ujar Supa’ad, Minggu (8/2/26).
Lebih lanjut, Politisi NasDem ini menilai media massa telah menjalankan perannya dengan baik sebagai mitra strategis pemerintah dan legislatif. Terutama dalam menyampaikan edukasi politik dan perkembangan demokrasi kepada masyarakat luas.
Sinergi ini, menurut Supa’ad, adalah kunci untuk mencapai kedaulatan ekonomi dan ketahanan nasional sebagaimana visi HPN 2026.
”Media bukan sekadar penyampai pesan, tapi partner dalam menjaga keseimbangan. Informasi demokrasi yang akurat sangat dibutuhkan oleh semua pemangku kepentingan agar kebijakan yang diambil tetap on-the-track,” tambahnya.
Meski menekankan pada kemitraan, Supa’ad mengingatkan agar insan pers tidak kehilangan daya kritisnya. Ia menekankan pentingnya profesionalisme dan kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik sebagai modal utama meraih kepercayaan publik.
”Independensi adalah harga mati bagi pers. Informasi yang disajikan harus berimbang, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuannya jelas, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan menghindari disinformasi yang menyesatkan,” tegas Supa’ad.
Ia berharap, hubungan antara pers, pemerintah, dan legislatif terus terjalin secara harmonis tanpa menghilangkan fungsi kritik. Dengan begitu, pers dapat terus berdiri tegak sebagai jembatan komunikasi yang kredibel antara penguasa dan rakyat.(*/mt)
Discussion about this post