TARAKAN, Fokusborneo.com – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Vamelia, melontarkan kritik keras terkait celah regulasi penanggulangan HIV/AIDS dalam Rapat Koordinasi lintas sektoral di Kantor Banhub Kaltara, Senin (9/2/26).
Ia mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk tidak setengah hati dalam menyusun draf Peraturan Gubernur (Pergub).
Vamelia menyoroti fenomena perilaku menyimpang yang mulai berani tampil di ruang publik, termasuk laporan yang ia terima di Kabupaten Tana Tidung (KTT).
Menurutnya, pengawasan terhadap kelompok berisiko harus diperluas, tidak hanya pada satu gender, tetapi mencakup seluruh aktivitas seksual yang berpotensi menyebarkan virus.
Poin paling krusial yang ditekan Vamelia adalah kebuntuan aturan pada pemeriksaan kesehatan calon pengantin. Ia menilai ada risiko besar ketika hasil screening HIV bersifat rahasia terhadap pasangan.
”Ini titik poin masalahnya. Di KTT ada kasus calon pengantin positif HIV, tapi pasangannya tidak boleh tahu karena aturan kerahasiaan medis. Di sisi lain, Kemenag tidak bisa melarang pernikahan. Ini seperti membiarkan orang lain tertular,” tegas Vamelia.
Politisi PAN itu meminta tim penyusun draf Pergub mencari solusi hukum agar hak kesehatan pasangan yang sehat tetap terlindungi tanpa melanggar hak privasi pasien secara fatal.
Selain soal pernikahan, Vamelia meminta Kaltara mencontoh Jawa Timur dan Sumatera dalam hal pengawasan Tempat Hiburan Malam (THM).
Ia mengusulkan agar pelacakan (tracing) di lokasi hiburan masuk secara eksplisit dalam draf Pergub nantinya.
”Kalau masuk dalam draf, maka petugas punya payung hukum kuat untuk masuk ke THM melakukan pelacakan. Kita juga bisa meniru Balikpapan yang memberdayakan organisasi pemuda seperti Genre untuk ikut mendeteksi kasus di lingkungan sekolah dengan sistem imbalan yang jelas,” tambahnya.
Rapat ini menjadi sinyal bagi Pemprov Kaltara untuk segera merampungkan draf regulasi yang selama ini dinilai masih menggantung, agar pembahasan di tingkat legislatif bisa segera dieksekusi.
Rapat koordinasi strategis ini dihadiri lintas sektoral, di antaranya Wakil Ketua DPRD Muhammad Nasir, Ketua Komisi IV Tamara Moriska, Wakil Ketua Komisi IV Syamsuddin Arfah, serta anggota Komisi IV Dino Andrian, Muhammad Hatta, Vamelia, Listiani dan Anggota Komisi I, Ladullah.
Dari pihak pemprov, dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan Datu Iqro, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD dr. H. Jusuf SK, Plt. Kepala Biro Hukum, serta Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.(*/mt)
Discussion about this post