TARAKAN, Fokusborneo.com – Panitia Khusus (Pansus) LKPj DPRD Kota Tarakan menyoroti kondisi Balai Latihan Kerja (BLK) yang dinilai kekurangan dukungan anggaran untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal.
Hal ini terungkap saat Pansus LKPj DPRD Kota Tarakan melakukan uji petik ke BLK, Rabu (15/4/26).
Ketua Pansus LKPj, Barokah, menyatakan keprihatinannya setelah menemukan fakta bahwa intensitas pelatihan bagi masyarakat menurun drastis akibat efisiensi anggaran.
Dalam tinjauan lapangan, Pansus menemukan kuota pelatihan yang tersedia saat ini sangat tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja di Tarakan.
Sepanjang tahun ini, BLK tercatat hanya menyelenggarakan satu paket pelatihan yang hanya mampu menampung 16 orang peserta. Akibat minimnya paket pelatihan, banyak tenaga ahli atau instruktur di BLK yang akhirnya tidak bisa menjalankan fungsi mengajar mereka.
Selain masalah kuota, Pansus juga menemukan adanya kerusakan pada sejumlah alat praktik, salah satunya adalah mesin las yang memerlukan perbaikan segera.
Menyikapi temuan ini, Barokah menegaskan pihaknya akan memberikan rekomendasi khusus kepada Wali Kota Tarakan agar program di BLK lebih relevan dengan dunia kerja.
Pansus mendorong agar jenis pelatihan di BLK disesuaikan dengan permintaan spesifik dari perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di wilayah Kalimantan Utara (Kaltara).
Barokah berharap pemerintah melalui dinas terkait memberikan arahan agar setiap lulusan pelatihan benar-benar memiliki kualifikasi yang layak untuk langsung diserap oleh industri.
”Kami sangat prihatin dengan anggaran yang minim ini. Padahal di Kaltara banyak proyek besar yang butuh peningkatan skill. Kami ingin pelatihan itu menyesuaikan kebutuhan perusahaan, jangan hanya yang pintar saja yang direkomendasikan,” tegas Barokah.
Hasil uji petik ini akan menjadi poin krusial yang dirangkum Pansus dalam rapat paripurna internal untuk kemudian disampaikan sebagai masukan resmi kepada Pemerintah Kota Tarakan.(*/mt)
Discussion about this post