TENGGARONG, Fokusborneo.com – Langkah strategis diambil jajaran legislatif dan eksekutif Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dalam memetakan potensi ekonomi baru.
Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muhammad Nasir, SE., MM., memimpin langsung kunjungan kerja lintas sektor ke Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) untuk mendalami tata kelola industri tanaman Kratom (Mitragyna speciosa), Kamis (16/4/26).
Kunjungan ini dilakukan menyusul terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 dan 21 Tahun 2024 yang memberikan lampu hijau bagi tata niaga ekspor kratom. Kaltara membidik peluang ini sebagai motor penggerak ekonomi baru melalui konsep hilirisasi.
Kedatangan rombongan Kaltara disambut hangat jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Kukar di kantor Sekretariat Daerah. Pertemuan ini mempertemukan para pengambil kebijakan dari kedua wilayah untuk membedah potensi tanaman endemik Kalimantan tersebut.
Hadir menyambut rombongan, Sekretaris Daerah Kabupaten Kukar bersama Ketua Komisi II DPRD Kukar.
Selain itu, tampak hadir jajaran lengkap dinas teknis setempat, mulai dari Dinas Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hingga jajaran Plt. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, serta Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kukar.
Dalam diskusinya, Muhammad Nasir menekankan pentingnya Kaltara belajar dari Kukar yang tengah menyusun konsep One District One Industry (ODOI).
Politisi Golkar itu menilai, Kratom bukan sekadar tanaman hutan biasa, melainkan komoditas dengan nilai ekonomi fantastis jika dikelola dengan teknologi ekstraksi yang tepat.
”Berdasarkan data yang kita pelajari, harga serbuk kratom hanya berkisar USD 30-50 per kilogram. Namun, jika kita masuk ke industri hilirisasi dan menghasilkan ekstrak konsentrasi tinggi, harganya bisa melambung hingga USD 6.000 atau setara Rp 90 juta per kilogram. Inilah yang kita kejar untuk Kaltara,” tegas Nasir.
Ia menambahkan kepastian hukum melalui regulasi terbaru harus dijawab dengan kesiapan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah.
“Kita tidak ingin hanya menjadi penonton. Kita harus menyiapkan ekosistem agar petani di Kaltara bisa mengekspor produk yang sudah memiliki nilai tambah,” imbuhnya.
Keseriusan DPRD Kaltara dalam menjajaki potensi ini terlihat dari komposisi rombongan yang melibatkan asisten setda dan para kepala dinas teknis terkait, di antaranya Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra H. DT. Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr. Bustan, SE., M.Si.
Hadir juga Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Ir. Heri Rudiono, M.Si, Kadis Perindagkop dan UKM DR. Hj. Hasriyani, MM dan Kadis Kehutanan Nur Laela, S.Hut., M.Si.
Melalui kunjungan ini, DPRD Kaltara bersama jajaran Pemprov akan merumuskan rekomendasi kebijakan terkait pemetaan lahan budidaya, standarisasi mutu ekspor sesuai ketentuan mikrobiologi, serta pembentukan klaster industri yang melibatkan Koperasi dan UMKM lokal.
”Kita punya habitat asli yang sama dengan Kukar. Dengan sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif, kita optimis Kratom dapat menjadi flagship product baru yang mendukung kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara secara berkelanjutan,” pungkas Nasir.(*/mt)
Discussion about this post