TARAKAN, Fokusborneo.com – Penjabat (Pj.) Walikota Tarakan, Ibnu Saud, menyatakan komitmennya untuk mengawal aspirasi para pengemudi ojek online (ojol) yang menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Kota Tarakan, Rabu (20/5/26)
Di hadapan massa aksi, Ibnu Saud menegaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan siap menjembatani tuntutan para driver, baik yang menjadi kewenangan daerah maupun pusat.
”Terkait tuntutan-tuntutan ini, tentu Pemerintah Kota Tarakan akan meneruskan tuntutan yang bersifat nasional. Termasuk juga untuk tuntutan di daerah, nanti kawan-kawan sekalian juga tolong dipahami ada batasan kewenangan dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota dan Kabupaten,” ujar Ibnu Saud.
Menanggapi keluhan para pengemudi mengenai kebijakan tarif yang dinilai memberatkan, salah satunya desakan penghapusan program tarif hemat, Pj. Walikota menjelaskan bahwa pihaknya akan melihat regulasi dan ruang modifikasi kebijakan tersebut demi kesejahteraan driver.
”Kita akan lihat sejauh mana terkait penghapusan program tarif hemat. Bisa saja dari pihak aplikator bukan menghapus programnya, tapi melakukan modifikasi. Siapa tahu ada terobosan, program hemat tapi ada subsidi dari aplikator, kan mungkin juga. Intinya nanti kita lihat dan dengarkan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP). Yang pasti, akan kita sampaikan dan kita tekankan kepada pihak aplikator,” tegasnya.
Salah satu poin krusial yang disorot oleh Ibnu Saud adalah pentingnya keberadaan kantor cabang fisik dari pihak aplikator di Kota Tarakan. Menurutnya, tidak adanya kantor operasional lokal menyulitkan proses komunikasi dan penyampaian aspirasi jika terjadi masalah di lapangan.
”Keberadaan kantor cabang ini memang menurut hemat kami penting. Supaya kalau kita mau menyampaikan aspirasi, ada tempatnya di sini. Sekarang ini, kita menyampaikan aspirasi tapi kantornya kan di Jakarta semua, meskipun orang (perwakilan) aplikatornya ada di sini,” cetus Ibnu Saud.
Ibnu Saud menekankan Pemkot Tarakan fokus mencari jalan tengah agar ekosistem transportasi online di Tarakan tetap berjalan sehat. Pemerintah berkepentingan menjaga kesejahteraan para driver sekaligus mencegah terjadinya lonjakan angka pengangguran akibat minimnya lapangan kerja.
”Kita akan mencari jalan bagaimana agar aplikator ini bisa berjalan dan para pengemudi ini sendiri juga kesejahteraannya bisa dicapai. Kita harus mencari jalan agar jangan sampai ada pengangguran yang lebih luas akibat dari kurangnya lapangan kerja yang tercipta,” pungkasnya.
Pemkot Tarakan bersama DPRD Tarakan dijadwalkan akan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang perwakilan driver ojol serta pihak manajemen aplikator untuk membahas tuntas poin-poin tuntutan aksi tersebut.(*/mt)
Discussion about this post