TARAKAN, Fokusborneo.com – Keluhan masyarakat terkait terbatasnya konektivitas transportasi laut langsung dari Kalimantan Utara (Kaltara) menuju Pulau Jawa mendapat perhatian serius dari legislator.
Anggota DPRD Provinsi Kaltara, Supa’ad Hadianto, menegaskan perlunya langkah konkret dan sinergi antarpemerintah daerah untuk membuka rute kapal PT Pelni yang melayani jalur Tarakan-Surabaya secara langsung maupun sebaliknya.
Hal ini diungkapkannya usai menggelar kegiatan reses yang menghadirkan langsung perwakilan PT Pelni Cabang Tarakan dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tarakan.
Kehadiran para otoritas terkait ini sengaja diinisiasi untuk mendengarkan langsung keresahan konstituen, terutama para pelaku UMKM dan pekerja industri di Tarakan.
Dari hasil pertemuan tersebut, Supa’ad merangkum beberapa poin penting yang harus segera disikapi demi mengatasi persoalan konektivitas laut ini.
Solusi jangka panjang, perlu adanya koordinasi intensif antara pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi.
Supa’ad menekankan usulan resmi untuk penambahan atau perubahan rute strategis kapal negara harus lahir dari komitmen pemerintah daerah setempat kepada pemerintah pusat.
Solusi jangka menengah, Gubernur Kaltara saat ini tengah berupaya menggandeng pengusaha transportasi laut swasta untuk berinvestasi membuka rute Tarakan-Surabaya. Meski tarif swasta berpotensi sedikit berbeda dengan Pelni yang disubsidi negara, selisih harga yang tidak terlalu jauh dinilai tetap akan sangat membantu masyarakat.
Politisi NasDem itu menambahkan, Pelni sebenarnya memiliki sistem interkoneksi rute Tarakan – Nunukan – Balikpapan, lalu tersambung ke kapal menuju Surabaya. Namun, informasi ini belum tersampaikan secara masif ke masyarakat.
“Makanya saya meminta supaya PT Pelni lebih gencar menyosialisasikan jalur transit ini melalui media massa dan forum tatap muka,” tutupnya.
Menindaklanjuti seluruh masukan, saran, serta data teknis dari pihak Pelni dan KSOP tersebut, Supa’ad berkomitmen untuk segera persoalan ini ke internal lembaga legislatif. Karena urusan perhubungan berada di bawah ranah mitra kerja Komisi III, ia akan menyampaikan hasil reses ini secara resmi agar dapat ditindaklanjuti pada tingkat komisi terkait.
”Hasil reses ini nanti akan saya sampaikan ke Komisi III. Mudah-mudahan Komisi III bisa menindaklanjuti untuk mendorong adanya rapat koordinasi antara pimpinan daerah di tingkat provinsi,” ujar Supa’ad.
Terkait pertimbangan Pelni mengenai tingkat okupansi (keterisian) penumpang yang kerap menjadi kendala keekonomian rute, Supa’ad menilai data riil di lapangan harus dibuka dalam rapat koordinasi nantinya.
Menurutnya, aspek pelayanan publik seperti semangat program Tol Laut harus tetap menjadi prioritas utama pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan transportasi di wilayah beranda negara seperti Kaltara.(*/mt)
Discussion about this post